Pada 2015, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia menyebabkan kerugian multisektor. Kebakaran yang menghanguskan sekitar 2,6 juta hektare hutan dan lahan itu termasuk di dalamnya 35 persen kawasan gambut. Bank Dunia menganalisis, bahwa kerugian ekonomi akibat bencana asap diperkirakan mencapai Rp221 triliun.
Setelah kebakaran itu, Pemerintah Indonesia memperkuat sejumlah regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lahan gambut. Presiden Joko Widodo juga membentuk lembaga ad-hoc Badan Restorasi Gambut (BRG). Lembaga ini berfokus menangani pemulihan ekosistem gambut terdegradasi selama tahun 2016 hingga 2020 di tujuh 7 provinsi prioritas, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua.
Sebetulnya ada atau tidaknya BRG, kegiatan pemulihan ekosistem gambut memang tugasnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut. Sebelum terjadi kebakaran besar pada 2015, sebenarnya kegiatan utama instansi pemerintah itu melakukan pemulihan gambut.
Mari mencermati komitmen Pemerintah Indonesia mengenai perkembangan kebijakan restorasi dan perlindungan ekosistem gambut.