Pada 23 Desember lalu, Presiden Joko Widodo resmi memperpanjang masa bakti Badan Restorasi Gambut (BRG) dengan penambahan tugas area kerja yaitu kawasan mangrove. Perpanjangan komitmen dilakukan dalam rangka percepatan restorasi gambut serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara permanen di areal gambut. Pada momen tersebut, Presiden juga melantik Ir. Hartono, M.Sc yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris BRG untuk selanjutnya memimpin Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
Selama periode 2016-2020, BRG telah melaksanakan upaya awal pembasahan gambut seluas 835.288 hektare di luar konsesi (94% dari target) dan supervisi/asistensi teknis untuk 186 perusahaan perkebunan dengan luas wilayah yang masuk target restorasi 538.439 hektare (96,89% dari target). Lalu, dilakukan pendampingan dan penguatan kelembagaan pada 640 Desa Peduli Gambut dengan luas lahan gambut di desa itu 4,6 juta hektare (1,4 juta hektare masuk ke dalam target restorasi gambut). Kegiatan revitalisasi ekonomi yang melibatkan 2.295 kelompok masyarakat (Pokmas) dengan sekitar 118.576 orang yang terlibat dalam kegiatan padat karya.
Upaya percepatan restorasi akan dilakukan pada 1,2 juta hektar ekosistem gambut dan 600 ribu mangrove. Selain pada 7 provinsi yang sudah jadi target restorasi gambut (Jambi, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua) BRGM juga akan bekerja pada 6 provinsi baru (Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Barat), khususnya untuk mangrove. Dalam menjalankan tugas yang diberikan untuk empat tahun ke depan, BRGM akan bekerja bersama lebih erat dengan Kementerian LHK, Kementerian PUPR, dan Kementerian/Lembaga serta stakeholders lainnya.