Laporan Tahunan
Pantau Gambut

tahun 2018

Sebagai bagian dari partisipasi publik dalam mendorong kesuksesan pelaksanaan pemulihan gambut di Indonesia, Pantau Gambut melakukan sejumlah kegiatan pemantauan terhadap implementasi kebijakan terkait restorasi gambut.

UNDUH LAPORAN TAHUNAN

Komitmen Restorasi

Selama dua tahun terakhir, Pantau Gambut telah merumuskan dan memantau 7 komitmen terkait perlindungan dan restorasi gambut dari pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ketujuh komitmen tersebut adalah:

Selain ketujuh komitmen di atas, Pantau Gambut juga menambahkan komitmen insidental dalam fokus pemantauan, yaitu komitmen Asian Games bebas karhutla. Komitmen ini berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo agar seluruh pihak memastikan penyelenggaraan Asian Games pada 18 Agustus hingga 2 September 2018 tidak terganggu asap akibat karhutla.

Pantau Gambut mencermati secara mendalam pelaksanaan 7 komitmen yang terkait perlindungan dan restorasi lahan gambut

Sekilas Komitmen Restorasi

Dari 7 komitmen utama pemantauan, Pantau Gambut mencatat perkembangan dari 3 komitmen, yaitu restorasi 2 juta hektar yang dicetuskan Presiden Joko Widodo, larangan pembukaan lahan yang merupakan kebijakan di bawah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang dijanjikan Presiden Joko Widodo.

Menurut data dari Badan Restorasi Gambut (BRG), program restorasi 2 juta hektar lahan gambut telah mencapai 679.901 hektar selama periode 2016-2010. Luasan ini meliputi wilayah target restorasi yang tidak termasuk area konsesi.

Restorasi di dalam wilayah konsesi merupakan tanggung jawab dari perusahaan pemegang izin. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan restorasi di area konsesi masih menjadi kendala dalam program restorasi 2 juta hektar gambut ini. Tidak ada perkembangan signifikan dari komitmen-komitmen lain. Bahkan, Pantau Gambut memandang salah satu komitmen tidak tercapai karena kasus hukum yang melibatkan pencetusnya, yaitu Zumi Zola saat menjadi gubernur Jambi.

Berikut adalah rangkuman komitmen, aktors/pencetus, dan kemajuan per bulan Mei 2019

Komitmen Aktor Kemajuan per Mei 2019
Restorasi 2 juta ha gambut dalam 5 tahun Aktor: Presiden 676.901 hektar lahan gambut terestorasi berdasarkan data BRG
Larangan pembukaan lahan gambut Aktor: MenLHK
  • Pasca larangan, pembukaan lahan masih terjadi. Contohnya di KHG Sungai Lamandau-Sungai Arut Kalteng, TN Sebangau, dan PT Mohairson di Kalbar
  • Tidak adanya kejelasan dan keterbukaan mengenai kemajuan revisi RKU (Rencana Kegiatan Usaha) oleh perusahaan
Penundaan pemberian izin dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut Aktor: Presiden Penerbitan PIPPIB Revisi XV, Inpres moratorium sawit
Perlindungan total lahan gambut dan peninjauan kembali izin lahan gambut Aktor: Presiden -
Perlindungan total pada hutan alam, lahan gambut, dan daerah pesisir Aktor: Presiden Pendirian Pusat Gambut Tropis
Larangan pembukaan atau eksploitasi lahan gambut untuk usaha kehutanan dan perkebunan Aktor: MenATR/BPN -
Rekomendasi pencabutan izin terhadap perusahaan yang lalai melakukan penanganan kebakaran Aktor: Gubernur Jambi (ex)
  • Perda Jambi No. 2 tahun 2016 tentang pencegahan dan pengendalian karhutla
  • Perlu keberlanjutan komitmen dari Pemda setelah gubernur pembuat komitmen terlibat kasus korupsi
Asian Games bebas karhutla Aktor: Presiden
  • Penanganan karhutla terkoordinir, lintas lembaga
  • Titik panas dan api minim, terpantau di sejumlah wilayah

Data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia memiliki ekosistem gambut seluas 24 juta hektar yang tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dari total tersebut hanya 181.142 hektar dalam kondisi yang sama sekali tidak rusak. Jutaan hektar lainnya, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, berada dalam kondisi rusak ringan hingga sangat rusak.

Undamaged Mild Damage Moderate Damage Severe Damage Very Severe Damage Total
Sumatera 34.261 6.917.767 1.617.199 574.762 16.124 9.160.113
Kalimantan 52.883 7.402.969 762.219 165.449 7.411 8.390.931
Sulawesi 268 42.411 14.908 2.573 0 60.160
Kalimantan 93.730 6.405.442 23.274 2.939 80 6.525.465
Total 181.142 20.768.589 2.417.600 745.723 23.615 24.136.669

Sumber data: The State of Indonesia Forest 2018, KLHK

Pemantauan dan Perlindungan Gambut Selama 2018

Simpul Jaringan (SJ) Daerah Pantau Gambut terdapat di 8 provinsi (7 provinsi prioritas restorasi gambut oleh BRG dan Papua Barat). Selama tahun 2018, kegiatan yang dilakukan oleh SJ di suatu provinsi disesuaikan dengan isu prioritas di daerah masing-masing yang disepakati bersama di awal tahun.

  • SJ Pantau Gambut di wilayah Sumatera melakukan kegiatan pemantauan langsung terhadap implementasi kebijakan restorasi gambut 2 juta hektar.
  • SJ Pantau Gambut di wilayah Kalimantan melakukan analisa isu anggaran dan pemantauan kegiatan restorasi gambut di wilayah konsesi.
  • Sementara itu, SJ di wilayah Papua dan Papua Barat lebih banyak menyoroti tentang perlindungan ekosistem gambut dan implementasi moratorium pemberian izin baru.

Pemantauan Implementasi Restorasi Gambut di Sumatera

Sumatera memiliki ekosistem gambut terluas di Indonesia, tetapi juga merupakan pulau dengan luasan ekosistem gambut rusak yang terbesar. Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan termasuk sebagai provinsi prioritas pelaksanaan komitmen restorasi gambut 2 juta hektar. Berikut ini adalah grafik perkembangan luasan restorasi berdasarkan data yang dipublikasikan BRG:

Capaian secara angka luasan harus dapat mencerminkan dampak yang terjadi di tingkat tapak. Oleh karena itu, Pantau Gambut melakukan sejumlah kegiatan di wilayah Sumatera yang menghasilkan sejumlah temuan berikut*:

  1. Pemantauan lapangan implementasi restorasi
    • Realisasi kegiatan pembangunan infrastruktur pembasahan gambut tidak sesuai perencanaan. Beberapa infrastruktur yang terbangun sudah rusak.
    • Proses padiatapa yang tidak menyeluruh berdampak negatif pada lingkungan dan kehidupan warga sekitar.
  2. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)
    • Karhutla tetap terjadi di wilayah moratorium dan kawasan fungsi lindung gambut.
    • Upaya pemadaman karhutla sepanjang Asian Games berhasil mencegah timbulnya asap yang mengganggu acara.
  3. Moratorium
    • Walau tidak ada izin baru di Riau, tetap ada perusahaan sawit yang membuka lahan dengan mekanisme ganti rugi kepada masyarakat pemilik lahan.
*Pemantauan dilakukan dengan ruang lingkup wilayah yang terbatas. Baca laporan selengkapnya untuk mempelajari lebih lanjut.

Pemantauan Implementasi Restorasi Gambut di Kalimantan

Kalimantan memiliki kondisi ekosistem gambut rusak ringan hingga berat. Sebagai bagian dari kebijakan restorasi gambut, tiga provinsi di Pulau Kalimantan menjadi prioritas program restorasi gambut 2 juta hektar, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Berikut adalah perkembangan luasan restorasi sesuai dengan data dari BRG.

Capaian secara angka luasan harus dapat mencerminkan dampak yang terjadi di tingkat tapak. Oleh karena itu, Pantau Gambut melakukan sejumlah kegiatan di wilayah Kalimantan yang menghasilkan sejumlah temuan berikut*:

  1. Pemantauan lapangan implementasi restorasi
    • Realisasi pembangunan infrastruktur pembasahan gambut tidak sesuai perencanaan. Beberapa infrastruktur yang terbangun sudah rusak.
    • Proses padiatapa yang tidak menyeluruh berdampak negatif pada lingkungan dan kehidupan warga sekitar.
  2. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)
    • Karhutla tetap terjadi di wilayah Kalimantan. Rata-rata karhutla terjadi karena pembukaan lahan.
  3. Analisis anggaran restorasi
    • Anggaran restorasi gambut di Kalimantan Barat adalah sebesar Rp 42.305.427.000
    • Sumur bor yang terealisasi hanya 10%
  4. Restorasi di wilayah Konsesi
    • Pelaksanaan restorasi di area konsesi menjadi perhatian utama Simpul Jaringan Kalimantan Selatan
*Pemantauan dilakukan dengan ruang lingkup wilayah yang terbatas. Baca laporan selengkapnya untuk mempelajari lebih lanjut.

Pemantauan Implementasi Restorasi Gambut di Papua

Provinsi yang menjadi wilayah prioritas restorasi gambut 2 juta hektar adalah Papua, dengan target luasan restorasi 38.753 hektar. Menurut data BRG hingga akhir 2018, capaian area terdampak restorasi di Papua adalah 1.100 hektar.

Capaian secara angka luasan harus dapat mencerminkan dampak yang terjadi di tingkat tapak. Oleh karena itu, Pantau Gambut melakukan sejumlah kegiatan di Papua dengan sejumlah temuan berikut*:

  1. Moratorium
    • Simpul Jaringan di Papua (Panah Papua) mengidentifikasi adanya pembukaan lahan gambut yang terjadi karena laporan yang tidak tepat atas survei tanah.
    • Simpul Jaringan Pantau Gambut Papua Barat menemukan banyak lahan gambut yang termasuk dalam wilayah konsesi di Papua Barat
  1. Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)
    • Papua dan Papua Barat turut menjadi lokasi yang dipantau saat banyak terdapat titik panas pada puncak musim panas di Agustus 2018, berdasarkan analisis spasial titik panas yang terpantau sensor VIIRS NASA.
*Pemantauan dilakukan dengan ruang lingkup wilayah yang terbatas. Baca laporan selengkapnya untuk mempelajari lebih lanjut.

Masyarakat Bercerita

Selama 2018, Pantau Gambut menampung cerita-cerita yang erat kaitannya dengan isu utama restorasi gambut dan kegiatan Pantau Gambut, walaupun sayangnya belum menjadi perhatian pemerintah. Berikut adalah cerita-cerita tersebut:

Baca cerita-cerita dari masyarakat

Wilayah Gambut yang Tidak Termasuk Prioritas KHG
Topik ini mengulas lokasi kebakaran yang tidak termasuk wilayah prioritas restorasi sehingga sulit untuk dilakukan kegiatan restorasi dan pemeliharaan infrastruktur restorasi
Perhutanan Sosial
Skema perhutanan sosial menjadi titik pengharapan masyarakat untuk restorasi yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat
Konflik antara Masyarakat dan Pemegang Izin Konsesi
Topik ini mengulas konflik yang kerap terjadi saat alih fungsi lahan

Rekomendasi

Dari sejumlah temuan di lapangan, berikut rekomendasi Pantau Gambut untuk pelaksanaan restorasi dan perlindungan ekosistem gambut.

Isu Rekomendasi
Implementasi restorasi
  • Perlu kajian terkait analisis terhadap potensi dampak kegiatan restorasi terhadap kehidupan masyarakat.
    Analisis potensi dampak kegiatan restorasi ini perlu dilakukan di awal kegiatan sehingga tidak terjadi keluhan warga, seperti di Sungai Terap di Jambi yang merasa dirugikan karena sekat kanal mengganggu perkebunan mereka. Dengan adanya analisis potensi dampak ini, langkah antisipasi dapat dilakukan, misalnya dengan mempersiapkan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi alternatif.
  • Perlu adanya indikator pulih yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
    Hingga saat ini, pencapaian restorasi diukur dengan perkembangan luasan terestorasi. Namun, beberapa temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian infrastruktur restorasi yang dibangun sudah rusak sehingga tidak diketahui bagaimana dampaknya terhadap pemulihan ekosistem gambut. Agar kegiatan restorasi tidak hanya menjadi checklist, diperlukan diperlukan indikator-indikator yang menunjukkan bahwa suatu luasan gambut telah pulih atau menuju pulih.
  • Perlu perbaikan dalam proses persiapan dan pelaksanaan pekerjaan restorasi melalui skema swakelola dalam tugas pembantuan.
    Sebagai contoh, kriteria seleksi Pokmas sebaiknya tidak hanya meliputi persyaratan administratif, tetapi juga kualitas dan keahlian sumber daya manusianya yang relevan untuk menjalankan tugas Pokmas.
Penguatan koordinasi antar lembaga pelaksana
  • Pantau Gambut masih melihat perlunya peningkatan koordinasi antara lembaga pelaksana restorasi, termasuk Kementerian LHK, BRG, Pemerintah Daerah, TRGD, dan dinas-dinas terkait di daerah terutama yang terlibat dalam pelaksanaan restorasi melalui skema tugas pembantuan.
    Pada 18 Februari 2019, Kementerian LHK telah menerbitkan aturan baru mengenai pelaksanaan tugas pembantuan pada 2019, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 Tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2019 Kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua. Dengan terbitnya peraturan untuk pelaksanaan tugas pembantuan 2019 ini, segenap elemen pelaksana harus menguasai visi dan pemahaman atas restorasi gambut sehingga pelaksanaan program dan penyaluran anggaran efisien dan tepat sasaran. Hal ini dapat dicapai melaluiberbagai agenda pelatihan yang dapat diadakan oleh BRG dan KLHK, serta melengkapi berbagai modul atau standar teknis restorasi gambut.
  • Perlu perbaikan dan peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan restorasi, terutama melalui skema swakelola tugas pembantuan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas).
    Inovasi dalam penggunaan teknologi untuk memantau secara langsung perkembangan kegiatan restorasi secara real time merupakan salah satu bentuk peningkatan pengawasan.
Distribusi anggaran
  • Memastikan penyaluran anggaran di awal tahun sehingga kegiatan-kegiatan restorasi yang melalui skema tugas pembantuan dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
Transparansi data
  • Perlunya keterbukaan informasi dari KLHK dan BRG dalam menyampaikan detil capaian restorasi.
    BRG menyatakan bahwa luasan restorasi selama periode 2016-2018 mencapai 679.901 hektar. Rincian atas informasi restorasi ini masih terbatas pada lokasi, namun tidak terdapat penjelasan mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan. Di lain pihak, Kementerian LHK juga sempat mengumumkan bahwa sampai dengan tahun 2018 Kementerian LHK telah melakukan pemulihan ekosistem gambut seluas 3,1 juta hektar dengan cara pembasahan di area konsesi dan non konsesi. Informasi rinci mengenai lokasi kegiatan dan jenis intervensi yang telah dilakukan dalam restorasi 3,1 juta hektar lahan ini penting agar masyarakat juga dapat memahami lebih lanjut capaian ini dan mengukur dampak dari kegiatan restorasi gambut yang dilakukan.
  • Perlunya sistem monitoring partisipatoris untuk memastikan pelaksanaan restorasi dalam konsesi.
    Partisipasi masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mendorong para pemegang konsesi melakukan kewajibannya dalam restorasi gambut.
Annual