Kebakaran lahan gambut masih teridentifikasi di sejumlah area konsesi yang seharusnya sudah melaksanakan mandat pemulihan sejak insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015. Dengan terjadinya kebakaran lahan gambut tersebut, memunculkan pertanyaan: apakah mandat untuk melakukan restorasi lahan gambut, telah diimplementasikan oleh semua perusahaan secara tepat sasaran?

Pemerintah Indonesia merespon peringatan krisis pangan di tengah pandemi Covid-19 dengan program food estate. Namun, program ini menuai banyak kritik oleh pemerhati lingkungan.

Presiden Joko Widodo resmi memperpanjang masa bakti Badan Restorasi Gambut dengan penambahan area mangrove sebagai target capaiannya.

Kegiatan pemulihan gambut sudah lama berlangsung di Indonesia. Jutaan hektar area gambut sudah diklaim pulih oleh pemerintah melalui laporan kinerja yang diterbitkan setiap tahunnya, Namun, kebakaran gambut masih saja terjadi di sejumlah kawasan gambut.

Musim kemarau telah tiba. Sejumlah provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus bersiaga menghadapi datangnya si jago merah yang memang rutin mampir setiap tahunnya. Namun, ancaman asap karhutla akan berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Lantas bagaimana langkah pemerintah dalam menghadapi dua bencana nasional yang menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan manusia tersebut?