Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di konsesi gambut disinyalir oleh perusahaan yang tak mampu mengelola gambut secara berkelanjutan. Kondisi ini memerlukan respon pemerintah untuk menegakkan hukum, mengevaluasi izin atau bahkan mencabut izin terhadap korporasi yang lalai menjaga arealnya sehingga terjadi kebakaran.

Langit kuning hingga merah penuh polusi berbahaya menyelimuti sejumlah provinsi di Indonesia. Analisis Pantau Gambut menunjukan peningkatan sebaran titik panas di sejumlah wilayah gambut berizin pada 6 provinsi siaga darurat karhutla

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masif terjadi di Provinsi Riau menimbulkan kerugian multi-sektoral. Teka-teki penyebab kebakaran muncul akibat kebakaran yang berulang setiap tahun di wilayah budidaya berizin.

Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres ini merupakan perbaikan dari Inpres No. 6 tahun 2017 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menutupi seluruh wilayah kota Pekanbaru. Warga pun mulai merasakan gangguan kesehatan. Pada tanggal 1 hingga 5 Agustus 2019 saja, jumlah warga yang terkena ISPA mencapai 2.611 orang.