Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) baru saja menerbitkan kembali Peraturan Menteri tentang pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) No. P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019. Penyusunan aturan ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas hutan, memenuhi kesinambungan bahan baku industri hasil hutan, diversifikasi produk hasil hutan, peningkatan kualitas lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Meskipun sudah dibuat sejak ratusan tahun silam namun UU Simbur Cahaya masih bisa diterapkan menyesuaikan kondisi saat ini. Aturan berladang dan larangan penggunaan api dalam pengelolaan lahan sudah sepesifik tercantum dalam kitab hukum adat ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan aturan tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) yang berperan sebagai salah satu bentuk acuan sistematis dan terpadu untuk melestarikan Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) dan mencegah terjadinya kerusakan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru saja menerbitkan Peraturan Menteri No. P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut. Instrumen hukum ini menjelaskan secara rinci tentang kegiatan Perhutanan Sosial di atas lahan gambut yang sebelumnya menuai kecaman karena bertentangan dengan komitmen perlindungan gambut.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di konsesi gambut disinyalir oleh perusahaan yang tak mampu mengelola gambut secara berkelanjutan. Kondisi ini memerlukan respon pemerintah untuk menegakkan hukum, mengevaluasi izin atau bahkan mencabut izin terhadap korporasi yang lalai menjaga arealnya sehingga terjadi kebakaran.