Tahun 1995 menjadi titik balik nasib hutan di Kalimantan Tengah. Pemerintahan saat itu terobsesi untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara berswasembada pangan dengan mengubah 1,46 juta hektare hutan di Kalimantan Tengah menjadi area pertanian dan perkebunan. Padahal, 60% dari total lahan yang disiapkan ternyata adalah tanah gambut, tanah yang seharusnya selalu basah dan tidak sesuai dijadikan lahan pertanian skala besar.