Isu lingkungan, khususnya restorasi gambut, dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi sesuatu yang sangat penting karena hal tersebut menunjukkan bagaimana calon kepala daerah mampu memahami kondisi yang terjadi di wilayah yang nantinya akan mereka pimpin.
Pada Pilkada 2018, isu lingkungan belum menjadi isu prioritas bagi para pasangan calon (paslon) kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, peran publik dan organisasi masyarakat sipil menjadi penting agar para paslon menyadari bahwa isu lingkungan, khususnya gambut, tidak hanya berdampak pada kondisi lingkungan, tapi juga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak dalam upaya memperjuangkan restorasi gambut.
Hal inilah yang dilakukan oleh para “Gambut Avengers” dalam membangun kesadaran publik tentang pentingnya isu tersebut. Lantas, siapa saja “Gambut Avengers” yang memperjuangkan gambut dan bagaimana perjuangan mereka dalam mewujudkan gambut Indonesia yang lebih baik?
Romesh Irawan Putra, Kaliptra Andalas
Dalam laporan bertajuk “Suara dari Garda Depan Perlindungan Gambut di 7 Provinsi: Evaluasi 2 Tahun Restorasi Gambut”, Romesh menyebutkan bahwa kegiatan restorasi di wilayah Riau tidak melibatkan masyarakat secara menyeluruh. Misalnya saja, pembuatan sumur bor yang hanya melibatkan pemerintah desa sehingga masyarakat tidak mengetahui manfaat dan cara menggunakan sumur bor atau tidak mempunyai alat tambahan untuk menggunakannya. Hal ini tentu menjadi penting untuk diperhatikan oleh para paslon kepala daerah sehingga ke depannya, program pemerintah dalam isu restorasi gambut dapat lebih melibatkan masyarakat terdampak.
Sayangnya, dari empat kandidat yang bertarung untuk menjadi Gubernur Riau periode 2018-2023, isu restorasi gambut belum mendapatkan tempat. Meskipun terdapat paslon yang mengangkat isu kebakaran hutan dan lahan, namun belum ada visi, misi, dan program yang secara signifikan mampu menunjukkan upaya mereka dalam mewujudkan program tersebut.
Oleh karena itu, Romesh bersama pejuang gambut dari Kaliptra Andalas lainnya berupaya membangun kesadaran para paslon dan publik untuk melihat isu restorasi gambut sebagai isu yang krusial. Salah satunya adalah dengan melakukan kampanye di media sosial yang menyebutkan peran gambut bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta pentingnya memilih calon kepala daerah yang peduli terhadap gambut. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam, menyelamatkan ekosistem gambut, serta memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat yang tinggal di wilayah gambut.
Selain itu, Romesh bersama pejuang gambut dari Kaliptra Andalas juga turut mendorong kebijakan pusat maupun daerah dalam melindungi dan menyelamatkan ekosistem gambut dengan menyediakan ruang kelola masyarakat gambut berskema Perhutanan Sosial (PS) dan Tanah untuk Objek Reformasi Agraria (TORA). Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam melakukan reformasi agraria seluas 9 juta hektar lahan untuk dibagikan kepada para petani melalui skema legalisasi aset seluas 4,5 juta hektar dan redistribusi lahan seluas 4,5 juta hektar. Di luar lahan TORA, pemerintah merencanakan program PS untuk 12,7 juta hektar yang diperuntukkan bagi koperasi, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani (gapoktan).
Seluruh upaya dilakukan oleh Romesh dan Kaliptra Andalas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam yang didukung oleh kebijakan yang berfokus pada kepentingan rakyat dan terciptanya lingkungan hidup yang lestari.
Angga Septia, Jaringan Masyarakat Gambut Jambi
Seperti halnya Romesh bersama Kaliptra Andalas, pejuang gambut Angga Septia juga bekerja sama dengan Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ) untuk mendorong pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta melindungi gambut dengan memasukkan isu tersebut ke dalam agenda rencana strategis Walikota Jambi. Bersama pejuang gambut lainnya, Angga juga turut mendorong sistem peringatan dini terhadap dampak kebakaran dengan mendukung satuan tugas (satgas) dalam menanggulangi dampak karhutla.
Sayangnya, upaya Angga bersama pejuang gambut di Jambi tidak selalu mulus. Pemahaman yang kurang dari Walikota Jambi mengenai pentingnya isu restorasi gambut menjadi tantangan yang membuat masyarakat sulit untuk mengintegrasikan agenda perlindungan gambut ke dalam renstra walikota. Padahal, lahan gambut yang baik dapat memberikan dampak yang baik pula bagi kesehatan dan menjamin ketersediaan air bagi masyarakat Jambi.
Hadi Jatmiko, Dewan Daerah Walhi Sumsel
Di wilayah Sumatra Selatan, Hadi Jatmiko bersama Dewan Daerah Walhi Sumsel turut memperjuangkan isu restorasi gambut selama Pilkada 2018 dengan mendorong para paslon untuk memasukkan isu tersebut ke dalam program kerja mereka. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya program perlindungan dan pemulihan gambut dari para paslon kepala daerah di wilayah mereka sehingga kemungkinan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada tidak akan pernah berhenti. Hal inilah yang nantinya akan berdampak terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Padahal, salah satu janji yang didengungkan oleh para pemimpin daerah adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Kurangnya kesadaran publik dan lemahnya perspektif pasangan calon pemimpin daerah terhadap isu restorasi gambut membuat Anton bersama Walhi Kalbar turut memperjuangkan isu gambut selama Pilkada 2018 dengan menjadi panelis debat kandidat Gubernur Kalimantan Barat 2018 putaran ke-2 yang bertema “Pembangunan Ramah Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam”. Anton bersama pejuang gambut dari Walhi Kalbar lainnya juga melakukan kampanye di media sosial dan media massa lokal terkait isu restorasi gambut dan pengelolaan sumber daya air (PSDA).
Berbagai diskusi dan konsolidasi dengan jaringan organisasi masyarakat sipil lainnya juga dilakukan untuk memperjuangkan isu lingkungan, terutama gambut dan PSDA. Harapannya, isu gambut dapat menjadi perhatian utama dalam PSDA Kalbar sehingga para paslon pemimpin daerah di Kalbar dapat memiliki perspektif yang baik dan komitmen dalam melindungi kawasan gambut.
Yohanes Akwan, Jaringan Masyarakat Gambut Papua
Dari Papua, ada Yohanes Akwan dan kawan-kawan yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Gambut Papua. Para pejuang gambut tersebut memulai gerakan mereka dengan deklarasi pembentukan Simpul Jaringan (SJ) Daerah di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Deklarasi dilakukan di atas kapal kurabesi oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil di Papua dan Papua Barat pada April 2017 lalu.
Sebagai koordinator SJ Pantau Gambut di wilayah Papua, Yohanes bersama anggotanya bersepakat untuk mengintegrasikan tugas dan kewenangan melalui pembentukan regional Papua dan Papua Barat, dengan wilayah Papua Barat yang dibagi menjadi dua subregional, yaitu Manokwari Raya dan Sorong Raya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah sistem koordinasi dan kewenangan dalam melakukan pemantauan.
Terkait Pilkada 2018, SJ Pantau Gambut Papua telah melakukan analisis terkait visi dan misi kedua calon gubernur yang ada di Papua dan Papua Barat, serta calon bupati dan wakil bupati di wilayah administrasi masing-masing. Dari analisis tersebut, tidak ditemukan adanya komitmen para paslon yang secara spesifik menyebutkan isu perlindungan dan restorasi gambut. Selain itu, para pejuang gambut di Papua juga melakukan analisis peta spasial untuk mendorong publikasi dan komunikasi dalam mengampanyekan isu restorasi gambut terhadap publik maupun calon kepala daerah.
Namun, kepala daerah yang hingga saat ini belum memberi perhatian terhadap isu tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para pejuang gambut di Papua sehingga satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah memantau janji yang mereka suarakan saat pilkada dengan terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya isu restorasi gambut.
Tantangan selanjutnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak kebakaran hutan karena kondisi wilayah yang sulit dijangkau sehingga penyebaran informasi terkait hal ini pun terhambat.
Selain itu, kurangnya keterbukaan informasi terhadap setiap dokumen kebijakan yang berkaitan dengan praktik kehutanan, serta tidak adanya pendampingan dari pemerintah pusat terkait implementasi kebijakan mengenai restorasi gambut pun menjadi tantangan bagi para pejuang gambut di Papua untuk terus mengampanyekan isu restorasi gambut.
Pembentukan SJ Pantau Gambut Papua, pertemuan-pertemuan kelompok dalam diskusi dan konsultasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan, kampanye publik di media (media sosial, lokal, dan nasional), hingga penelitian dan investigasi terkait restorasi gambut telah dilakukan untuk memperjuangkan gambut di Papua. Perjuangan tersebut dilakukan dengan harapan agar pemerintah pusat mampu mengintervensi perubahan kebijakan terkait visi dan misi para calon kepala daerah untuk memprioritaskan isu gambut di dalam setiap kebijakan yang mereka buat. Selain itu, pendampingan dan keterbukaan informasi publik juga menjadi hal yang perlu digarisbawahi untuk mengawal kebijakan terkait isu restorasi gambut.
Sarah Agustiorini, Perkumpulan Kaoem Telapak
Berbeda dengan “Gambut Avengers” lainnya, Sarah bersama Perkumpulan Kaoem Telapak sama sekali tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Pilkada 2018. Namun, mereka tetap melakukan upaya terbaik dalam melindungi gambut, yakni dengan tetap fokus mengawal Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) dan illegal logging. ISPO sendiri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan turut berpartisipasi dalam memenuhi komitmen Presiden RI untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Dengan mengawal ISPO, Sarah bersama pejuang gambut lainnya dapat memastikan bahwa perkebunan sawit tidak akan didirikan di kawasan ekosistem gambut.
