Karhutlanya Nyata, Penegakan Hukumnya Tidak
Oleh AdminMeski pilkada telah usai, namun Indonesia masih berada di tahun politik karena pemilu akan segera dilangsungkan pada 2019 mendatang. Momen tahun politik ini juga menjadi saat yang penting untuk mengarusutamakan isu terkait perlindungan gambut. Pasalnya, setidaknya ada 8,6 juta orang yang tinggal di desa-desa di dan sekitar ekosistem gambut. Jumlah ini tentunya tidak bisa diabaikan saja.
Berdasarkan penelitian yang Pantau Gambut lakukan pada pilkada 2018 lalu, diperoleh data 98 dari 100 responden menjawab bahwa kepedulian pejabat publik terhadap gambut adalah hal yang penting. Alasan pentingnya komitmen pejabat publik dalam isu gambut dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu (1) perlindungan ekosistem dan kehidupan, (2) perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, (3) pencegahan kebakaran, dan (4) sinergi kebijakan pemerintah pusat dengan daerah.
Artinya, masyarakat sebenarnya sudah sadar bahwa kepedulian pemerintah atau pejabat publik terhadap gambut tidak hanya berdampak terhadap isu lingkungan saja, tetapi juga berdampak terhadap kelangsungan hidup masyarakat, terutama yang tinggal sekitar lahan gambut. Lantas, kriteria seperti apa yang bisa digunakan oleh masyarakat sebagai parameter untuk memilih pejabat publik yang peduli gambut?
Memiliki visi, misi, dan program khusus terkait isu lingkungan, terutama perlindungan dan restorasi gambut. Lihat pula bagaimana calon pemimpin yang akan dipilih mampu menjalankan berbagai kebijakan terkait lingkungan, khususnya isu perlindungan dan restorasi gambut.
Memiliki strategi yang realistis dan relevan dengan kondisi masyarakat dan lahan gambut saat ini. Dengan begitu, masyarakat akan dapat turut memantau dan mengkritisi janji-janji para pejabat publik yang tidak terlaksana karena berbagai alasan di masa mendatang.
Tidak terjerat kasus money politics. Berdasarkan survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2013, tercatat sebanyak 71,72% masyarakat menganggap bahwa uang adalah hal lazim dalam pemilu. Banyaknya calon pemimpin yang menggunakan uang sebagai kekuatan untuk mendapatkan suara saat pemilu berlangsung menjadikan masyarakat harus lebih waspada dalam memilih calon pemimpin.
Tidak memiliki sejarah terkait kasus korupsi. Hal ini bisa dijadikan sebagai parameter bagi masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang jujur dan adil.
Memiliki ketertarikan dan pengalaman di bidang lingkungan. Saat ini, media sosial bisa dijadikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menilai apakah calon pemimpin atau pejabat publik yang akan dipilih memiliki ketertarikan dan keterlibatan terkait isu lingkungan atau tidak. Dengan begitu, media akan menjadi lebih efektif digunakan karena tidak hanya dijadikan sebagai sarana beradu argumen, tapi juga menjadi sarana untuk memantau aktivitas calon pemimpin atau pejabat publik.
Sudah siap untuk memilih pejabat publik yang peduli terhadap isu perlindungan dan restorasi gambut? Bagikan ceritamu terkait pejabat peduli gambut di sekitarmu di sini atau pantau komitmen pemerintah terhadap isu perlindungan dan restorasi gambut di sini.
Selamat menentukan calon pemimpin yang peduli gambut!