Penolakan warga terhadap masuknya PT HJL ke HSU didukung 18 dari 30 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dukungan itu disampaikan DPRD HSU dalam rapat dengar pendapat dengan Bupati H Abdul Wahid HK dan juga dihadiri warga pada 21 Agustus 2014 di Gedung DPRD HSU di Amuntai.
Sebanyak 18 anggota DPRD HSU membuat pernyataan sikap menolak diterbitkannya Surat Bupati No.414 Tahun 2013 tentang izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT HJL. Beberapa fraksi ikut menandatangani pernyataan sikap itu. Dari Fraksi PKB yang menandatangani adalah, H Hormansyah, Mawardi, Junaidi, dan Lisdawati. Dari Fraksi PPP adalah Fathurrahim, M Arsyad, Isbandi, Yaser Arafat, Zainab, Sutoyo Sandhi, dan Hj Hasnah. Fraksi Demokrat diwakili Zulfinizar dan H Norsyamsiar. Fraksi PBB diwakili Salman Farisi dan Akhmad Junaidi. Sementara itu, Fraksi PBR diwakili Arminansyah. Namun, 12 anggota DPRD HSU lainnya, di antaranya 5 orang dari Fraksi Golkar, memilih abstain atau tak mau menandatangani pernyataan sikap.
Walau secara politis ada dukungan yang jelas atas penolakan yang diajukan warga, Karani tetap saja khawatir. Karena, katanya, izin lokasi dari bupati sudah keluar, sehingga bukan tidak mustahil perkebunan kelapa sawit itu tiba di desa mereka dalam hitungan hari. Pernyataan sikap penolakan yang ditandatangani 600-an warga dan 18 anggota DPRD HSU bisa jadi hanya tinggal tanda tangan tanpa memiliki kekuatan yang mampu menggagalkan kehadiran perkebunan kelapa sawit itu.
Di tengah kekhawatiran itu, Karani bersama warga lainnya berencana melayangkan surat penolakan kembali kepada Gubernur Kalimantan Selatan kala itu, H Rudy Ariffin. Karani dan kawan-kawan juga akan menggugat Bupati Hulu Sungai Utara secara hukum ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). “Kami memang berencana menggugat secara hukum. Rasanya inilah jalan terakhir untuk mempertahankan hak kami,” ujar Karani.
Masran, warga Desa Palukahan, Danau Panggang, HSU, mendukung upaya hukum itu. Menurutnya, gugatan secara hukum itu tidak perlu dan tidak bakal terjadi seandainya bupati terlebih dahulu berkoordinasi dan berbicara kepada warga di tiga kecamatan yang wilayahnya akan dimasuki sawit sebelum menerbitkan izin lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT HJL.
Bupati ngotot mengeluarkan izin dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kata Masran, kebijakan sepihak bupati ini bisa menimbulkan konflik sosial di masyarakat suatu saat nanti. “Saat ini saja sudah sering terjadi konflik lahan di Danau Panggang,” ujar Masran.
Konflik bakal bertambah panjang, kata Masran, apabila masyarakat tidak pernah tahu lokasi sesungguhnya dari perkebunan kelapa sawit seluas 10.079 hektar itu. Seandainya lokasi perkebunan berada di tengah pemukiman masyarakat, atau di tempat warga mencari ikan dan ladang pertanian, maka tinggal menunggu bom waktu saja hingga konflik muncul.
Pertemuan antara anggota DPRD HSU dan Pemerintah Kabupaten HSU untuk membahas soal keberatan H Karani dan kawan-kawan juga sudah dilakukan. Dalam pertemuan itu, dewan meminta penjelasan tentang lokasi-lokasi persis perkebunan kelapa sawit seluas 10.079 hektare yang diberikan kepada PT HJL berdasarkan Surat Bupati Nomor 414/2013.
Selain meminta penjelasan, Ketua Komisi I DPRD HSU Hormansyah mengatakan dewan juga meminta pemerintah kabupaten mengkaji ulang dampak manfaat dan mudarat pemberian izin itu. Dewan, tambah Hormansyah, tetap dalam sikap menolak. Untuk itu, dewan sedang berupaya melihat celah kesalahan dalam pemberian perizinan oleh bupati ini. Pemberian izin lokasi itu diduga sarat dengan pelanggaran karena tidak sesuai dengan beberapa perundang-undangan, misalnya UU Nomor 41 /1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Perda HSU Nomor 12 /2012 tentang RTRW HSU tahun 2012-2032.
Apabila itu terbukti, kata Akhmad Junaidi, anggota DPRD HSU dari Fraksi PBB, DPRD HSU akan membentuk panitia khusus (Pansus) dan menggunakan hak interpelasi. “Hasil Pansus nantinya disampaikan kepada Pemkab HSU. Isinya menunda atau mencabut ijin perkebunan kelapa sawit PT HJL,” ujar Akhmad Junaidi.
