“Food estate dikembangkan di lahan yang sudah ada maupun yang baru,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatra Selatan, Bambang Pramono. Lahan baru yang dimaksud bisa memanfaatkan kawasan bekas kebakaran.
Proses food estate sudah dimulai tahun ini, bermula ketika Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meresmikan proyek lumbung pangan itu di Sumatra Selatan, pada 28 Mei 2021. Belum ada keterangan memerinci mula proses setelah Syahrul meresmikan food estate di Sumatra Selatan. Namun, lahan akan disiapkan, kemudian pemerintah pusat menentukan melalui Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) untuk menginisiasi koordinat Area of Interest (AOI) program food estate. Tapi, sampai sekarang belum ada keterangan mendetail letak lahan yang akan digunakan untuk food estate.
Bambang menjelaskan, bahwa pengembangan akan berlanjut dengan target produksi padi sebesar lima juta ton gabah kering giling pada 2022. Ia menambahkan, bahwa Pemerintah Sumatra Selatan berupaya mewujudkan food estate berbasis korporasi dengan pendampingan pertanaman komoditas pertanian.
“Pendampingan itu sesuai dengan spesifikasi lokasi dan kebutuhan petani mulai dari hulu hingga hilir,” ucapnya. Hal itu, kata dia, supaya bisa mewujudkan harapan untuk peningkatan kemandirian petani.
Pada 2019, Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) menghimpun data, bahwa lima kabupaten terdapat lahan gambut. Di Banyuasin luas gambut 151.703,81 hektare, Ogan Komering Ilir 640.134,07 hektare, Musi Banyuasin 237.749,06 hektare, Musi Rawas 37.969,09 hektare, Muara Enim 21.930,14 hektare. Sedangkan di Ogan Ilir dan Ogan Komering Ulu Timur tak ada lahan gambut.
Koperasi yang dibutuhkan petani
Produksi pangan dalam program food estate menimbulkan kekhawatiran, karena menjadi ranah korporasi. Soal itu, Direktur Spora Institute Julian Junaidi Polong menganggap, pemerintah tidak tuntas memberdayakan petani untuk berdaulat. “Tidak seimbang penguatan kelembagaan petani,” katanya.
Di Sumatra Selatan, selama ini masalah kelembagaan itulah yang belum jelas tersentuh oleh pemerintah. Julian menegaskan, kelembagaan petani bukanlah korporasi, tapi koperasi. Misalnya, ucap dia, ketika produksi pertanian meningkat, bukan petani yang menikmati. Tapi, malah golongan lain. “Itu tengkulak, (badan usaha) penggilingan padi, maupun perusahaan yang memasarkan beras ke konsumen,” ucapnya.
Julian mengamati, bahwa petani hanya dijadikan alat dalam proses produksi pertanian. Kecenderungan korporasi menguasai ketersediaan bibit, pupuk, pestisida, dan peralatan pertanian. Penanganan setelah panen pun korporasi yang memegang kuasa. Padahal, segala yang dikuasai korporasi itu paling banyak mendapat nilai tambah. Sedangkan, proses produksi yang paling berisiko. Maka, peran korporasi dalam food estate hanya menambah pelik petani untuk mencapai kesejahteraan.
“Corak pertanian pangan kita kental dengan persoalan budaya,” kata Julian yang juga akademisi di Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya. Ia menambahkan, pertanian skala besar sebagai proyek negara untuk memenuhi kebutuhan pangan dianggap tidak cocok untuk kelangsungan hidup petani.
Petani bukan buruh
Koordinator Wilayah Konsorsium Pembaruan Agraria Sumatra Selatan, Untung Saputra mengatakan, tanpa proyek food estate, sebetulnya Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, Musi Rawas, Musi Banyuasin, merupakan kabupaten yang memang lumbung pangan. Untung berkata, food estate berisiko meminggirkan petani dari lahannya sendiri. “Jangan mereka (petani) dijadikan buruh di tanahnya sendiri,” katanya.
Ia mengamati, bahwa food estate bukan cuma soal memenuhi kebutuhan pangan. Tapi, masih ada kecenderungan yang rentan menimbulkan masalah. “Ketahanan pangan itu akses lahan bagi petani bukan korporasi,” ujarnya.
Untung pun menyoroti soal teknologi dalam proyek food estate. Menurut dia, semestinya penyediaan teknologi penunjang pertanian bukan hanya untuk kepentingan food estate. Padahal, bertani mandiri pun negara sepatutnya menyediakan prasarana yang menunjang. “Semestinya negara memfasilitasi rakyat, produktivitas petani harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kultur di daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, tata niaga ala food estate juga berisiko. “Harga masih menjadi sesuatu yang tidak menentu,” katanya.
Penulis : Ibrahim Arsyad
Editor : Bram Setiawan
