Catatan Kecil dari Debat Visi Misi Lingkungan Paslon Pilgub Riau

Pada saat pemaparan visi, misi dan program prioritas terkait dengan lingkungan, ketiga juru bicara bicara spesifik soal gambut, kebakaran hutan dan lahan. Tentu saja ini hal yang menggembirakan. Apalagi dalam visi-misi yang mereka daftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Riau pada saat pendaftaran, tidak ada penyebutan soal gambut. Kenihilan penyebutan soal gambut dalam visi misi paslon juga merupakan bagian dari temuan riset yang dilakukan oleh  Pantau Gambut. 

Host debat mempertanyakan soal ketiadaan isu gambut dalam visi misi mereka. Dalam klarifikasinya, juru bicara paslon nomor urut 2, Indra Mukhlis Adnan yang merupakan Ketua Tim Pengarah mengatakan, gambut sudah termasuk dalam visi misi soal pembangunan yang berkelanjutan, walau tidak menyebut spesifik tentang  gambut. Begitu juga dengan Chaidir, juru bicara paslon nomor urut 3 yang mengaku bahwa isu gambut sudah masuk ke dalampenjabaran visi misi penyelamatan lingkungan. 

Bagaimana dengan Masnur, Ketua Tim Pemenangan paslon nomor urut 4? Menurut dia, gambut juga sudah termasuk dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tafsiran lanjutan di luar visi misi paslon yang didaftarkan ke KPU, mereka menganggap kebakaran hutan gambut adalah musibah yang sudah cukup dialami semua orang di Riau, termasuk mereka sendiri. 

Seperti diketahui, Pantau Gambut telah menganalisis seluruh visi misi dan program prioritas paslon yang berlaga di Pilkada di tujuh provinsi. Tujuh provinsi ini adalah daerah prioritas untuk program restorasi gambut lantara hampir tiap tahun lansekap hutan gambutnya terbakar. Riset juga dilakukan terhadap paslon Pilgub Riau. Dari analisis yang dilakukan terhadap semua dokumen visi, misi dan program prioritas mereka, hanya ada dua paslon yang menyebut perihal perlindungan gambut di visi misinya.

Untuk memperjelas komitmen dan visi paslon, Rakhmat Hidayat, Kepala Kantor World Resources Institute Indoensia di Riau sebagai penanggap mempertanyakan ukuran kesuksesan yang bisa dilihat publik dalam 100 hari pertama kinerja mereka, termasuk terkait kebijakan satu peta (one map policy) yang ditargetkan pemerintah pusat dalam rangka menyelesaikan sengkarut tumpang-tindih perijinan. 

Juru bicara nomor urut 2, Indra Muklis mengatakan, paslon Lukman Edy dan Hardianto akan menerapkan moratorium di bidang kehutanan dan perkebunan baik di lahan gambut maupun tanah mineral. Menurut dia, moratorium dimaksudkan untuk menyelesaikan silang karut permasalahan di dua sektor itu. Bisa jadi moratorium akan dilakukan dalam waktu 3 bulan hingga satu tahun, tergantung percepatan penyelesaian masalah di sektor ini.

Juru bicara nomor urut 3, Chaidir mengatakan, paslonnya yakni Firdaus dan Rusli Efendi akan menginventarisasi akar masalah di sektor kehutanan dan perkebunan di Riau. Paslonnya juga akan membentuk posko pengaduan konflik lahan sehingga setahun berikutnya konflik dapat teruraikan dan terselesaikan.

Sementara juru bicara nomor urut 4, Masnur menilai, paslonnya Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno tidak perlu menunggu berbulan-bulan karena kebijakan yang diharapkan melindungi sektor kehutanan dan perkebunan sudah dilakukan oleh mereka sebagai petahana.Meski demikian, ia mengatakan ada hambatan dalam implementasi sejumlah kebijakan terutama masalah hutan adat. 

Mereka mengaku sepakat dengan kebijakan satu peta. Hal yang mereka sepakati lainnya adalah soal mendorong ekowisata seperti yang diusulkan pelaku bisnis Yuli Andriani dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Riau. Ekowisata bisa menjadi ekonomi alternatif andalan jika alam dan lingkungannya terjaga. 

Namun penanggap dari Jikalahari, Woro Supartinah, mengaku tidak puas atas pemaparan juru bicara atas visi misi paslon mereka karena menganggap tidak ada hal yang spesifik dan terukur. Semua masih bersifat retoris sehingga tidak dapat diukur bagaimana kesuksesan di sektor lingkungan jika paslon mereka terpilih nantinya.