3 Temuan Penting dalam Kajian "Restorasi Gambut dalam Pusaran Pilkada"

Perlindungan dan restorasi dua juta hektar lahan gambut di tujuh provinsi prioritas merupakan program nasional yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (BRG), ditegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga merupakan hal penting dalam melaksanakan program nasional tersebut. Pada Pasal 14 Perpres ini juga ditekankan bahwa pemerintah daerah, terutama gubernur, memiliki wewenang untuk menunjuk pejabat sebagai koordinator Tim Restorasi Gambut Daerah.

Peran pemerintah dalam menjalankan program nasional ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.61 Tahun 2017 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Sementara itu, dalam rencana strategis restorasi gambut 2016-2020, BRG menyatakan bawah salah satu strategi yang diterapkan dalam menjalankan misi restorasi ini adalah dengan meningkatkan kepedulian, kemampuan, dan peran aktif masyarakat, kelompok masyarakat sipil, dunia usaha, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam mengelola lahan gambut berkelanjutan. Dengan demikian, komitmen dan keberlanjutan kebijakan pemerintah daerah terkait keberadaan dan pengelolaan gambut menjadi sangat penting untuk mendukung pelaksanaan dan kesuksesan program nasional restorasi gambut.

Siklus demokrasi yang menetapkan pemiilihan kepala daerah (Pilkada) setiap lima tahun sekali juga berpengaruh terhadap keberlanjutan komitmen dan kebijakan pemerintah daerah dalam hal menjalankan program ini. Di satu pihak, pemerintah pusat telah merencanakan program nasional restorasi dua juta hektar lahan gambut di bawah koordinasi BRG yang akan berlangsung dari 2016 hingga 2020. Namun, perlindungan dan pemulihan gambut sendiri membutuhkan waktu yang panjang sehingga diperlukan koordinasi yang baik antarpemerintah daerah untuk tetap menjaga keberlanjutan perlindungan dan pemulihan gambut pasca 2020 dengan tetap berkomitmen dalam menjaga perkembangan dan kemajuan kegiatan-kegiatan restorasi yang sudah terlaksana.

Hal tersebut diperlukan karena kemungkinan terjadinya kembali kebakaran lahan gambut di Indonesia masih tinggi, baik yang disebabkan oleh faktor cuaca maupun perusakan oleh manusia. Oleh sebab itu, tindakan-tindakan proaktif di tingkat daerah diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kebakaran yang berdampak masif secara ekonomi maupun kesehatan masyarakat.

Untuk mendukung keberlanjutan program nasional tersebut, Pantau Gambut melakukan kajian menyeluruh atas program, visi, dan misi para pasangan calon kepala daerah terhadap isu-isu prioritas di tujuh provinsi prioritas restorasi gambut yang tercakup dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Kajian ini dilakukan terhadap 13 pasangan yang akan mengikuti pemilihan gubernur-wakil gubernur di 4 provinsi, 7 pasangan pemilihan walikota-wakil walikota di 2 kota, serta 55 pasangan pemilihan bupati-wakil bupati di 18 kabupaten dengan sumber kajian berasal dari naskah program, visi, dan misi para calon yang disampaikan kepada KPU.

Selain itu, dalam rangka mengetahui pendapat masyarakat terkait isu prioritas tersebut, Pantau Gambut juga melakukan survei opini publik kepada 100 partisipan secara acak dengan komposisi 69 orang laki-laki dan 31 orang perempuan yang terdiri atas 13 orang dari Sumatera Selatan, 13 orang dari Riau, 7 orang dari Jambi, 41 orang dari Kalimantan Tengah, 8 orang dari Kalimantan Barat, 17 orang dari Kalimantan Selatan, dan 1 orang dari Papua. Survei tersebut dilaksanakan pada 29-30 April 2018, bertepatan dengan penyelenggaraan Jambore Masyarakat Gambut di Desa Kiram, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Berdasarkan kajian dan survei tersebut, diperoleh tiga temuan penting berikut.

Temuan 1: Isu Gambut Kurang Dipandang dalam Pilkada

Sebagian besar pasangan calon (paslon) peserta pilkada memiliki prioritas dalam pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, penanggulangan korupsi, dan pendidikan.

• Dari 75 paslon, hanya dua yang memiliki program, visi, dan misi yang spesifik terkait restorasi gambut. Mereka adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan Ishak Mekki-Yudha Pratomo dan pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Pulang Pisau Edy Pratowo-Pudjirustary Narang. Paslon pertama memasukkan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan pengelolaan lahan gambut sebagai program prioritas di sektor sosial dan lingkungan, sedangkan paslon kedua menyatakan bahwa salah satu misi pemerintahan mereka nanti adalah memperbaiki sumber daya alam melalui rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis melalui kerja sama dengan BRG dan organisasi nonpemerintah.
• Hanya 8 paslon yang secara spesifik menyebut karhutla dalam program atau visi/misi mereka, yaitu paslon Ishak mekki - Yudha Pratomo (Sumatera Selatan), Syamsuar - Edy Nasution (Riau), Muhamad Lukman Edy - Hardianto (Riau), Sutarmidhi - Ria Norsan (Kalimantan Barat), Iskandar - Dja’far Shodiq (Kab. Ogan Komering Ilir), Citra Duani - Effendi Ahmad (Kab. Kayong Utara), Surya - Winda Natalia (Kab. Katingan), dan Sakariyas - Sunardi (Kab. Katingan).
• 61 paslon memiliki program terkait lingkungan yang mencakup (1) pembangunan daerah dan perencanaan tata wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kelestarian alam, (2) pemanfaatan potensi dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, (3) pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam seperti pertambangan, sektor minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan, (4) peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat, seperti perbaikan sanitasi, pengelolaan sampah, dan perilaku hidup bersih, (5) tindak lanjut terhadap pencemaran lingkungan hidup oleh industri, serta (6) perlindungan atas kawasan lindung dan konservasi serta kelestarian flora dan fauna. Sementara itu, 14 paslon sama sekali tidak memiliki program terkait lingkungan.

Temuan 2: Latar Belakang Tidak Memengaruhi Prioritas

Latar belakang dan pengalaman sebagai kepala daerah tidak menentukan ada tidaknya program terkait isu restorasi gambut dalam rencana para paslon. Meskipun terdapat 32 paslon yang memiliki pengalaman sebagai petahana maupun pemegang jabatan lainnya, hanya dua petahana yang memasukkan program restorasi gambut ke dalam rencana program, visi, dan misi mereka. Padahal, pengalaman tersebut seyogianya dapat menjadikan isu restorasi gambut sebagai kepentingan nasional di dalam kebijakan daerah.

Temuan 3: Masyarakat Umum Menganggap Isu Ekonomi Lebih Penting daripada Gambut

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 100 partisipan, ditemukan hasil sebagai berikut.

• 87 menyatakan bahwa Pilkada di level provinsi, kabupaten, atau kota mereka. 13 lain menyebutkan bahwa tidak ada pilkada pada 2018 di wilayah mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa wilayah telah melakukan pilkada pada tahun lalu atau baru akan mengadakannya pada tahun mendatang.
• 95 menjawab bahwa mereka sudah pernah memberikan suara dalam pilkada.
• 94 menyatakan akan memberikan suara jika pilkada dilaksanakan.
• 73 menyatakan mengetahui program-program paslon kepala daerah.
• 98 menjawab komitmen paslon dalam perlindungan gambut adalah hal yang penting.
• Isu lingkungan menjadi prioritas ketiga setelah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk secara aktif memperluas pemahaman dan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan dan pemulihan gambut demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Kajian lengkap dan infografisnya dapat diunduh di sini.