Asap di Tengah Pesta Kemerdekaan, 13.000 Titik Api Menghantui

Dari Juni hingga Juli 2025, tercatat adanya kenaikan 11.287 titik panas tersebar di 303 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Mayoritas titik panas ini berada di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Aceh. Asapnya telah menjangkau Malaysia dan Singapura, membuat ketiga negara ini menyambut hari kemerdekaan masing-masing di tengah ancaman asap karhutla.

Merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-80, nyatanya tidak menggambarkan kedewasaan pemerintah Indonesia dalam penanganan karhutla menahun. Krisis akibat kerusakan ekosistem gambut ini kerap hanya ditindak menggunakan pendekatan reaktif. Alih-alih mengawasi praktik pembukaan lahan dan menindak perusahaan yang melakukan pelanggaran, pemerintah hanya fokus pada pemadaman dan operasi darurat.

Grafik Kenaikan Titik Panas di KHG Seluruh Indonesia

Narasi bahwa karhutla disebabkan oleh cuaca ekstrem pun tidak lagi relevan karena sebaran titik panas di Juli 2025 naik hingga empat kali lipat dibandingkan Juli 2023 saat El Nino melanda Indonesia. Padahal, tren cuaca tahun ini seharusnya lebih bersahabat dibandingkan tahun 2023, namun skala karhutla justru lebih besar. “Ini menjadi bukti bahwa krisis karhutla merupakan dampak kerusakan ekosistem gambut yang lebih sistematis ketimbang semata mengambing hitamkan cuaca,” ujar Wahyu Perdana, Manajer Advokasi, Kampanye, dan Komunikasi Pantau Gambut.

Kerusakan sistematis ini terlihat dari adanya potensi pembukaan lahan gambut di area fungsi lindung ekosistem gambut. Melalui citra satelit, Pantau Gambut mendeteksi adanya 287 titik panas pada satu hamparan gambut lindung sedalam 7 meter di dalam konsesi PT Sumbertama Nusa Pertiwi. Perusahaan di Muaro Jambi, Provinsi Jambi, ini terindikasi melakukan pembersihan lahan karena adanya pola bakar yang cenderung rapi.

Wahyu menutup, “Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tetapi juga tentang pemenuhan atas hak tanah, air, dan udara yang bersih.” Selama ekosistem gambut terus dikorbankan demi kepentingan ekonomi, selama kebijakan lingkungan hanya menjadi formalitas, selama pengawasan dan penegakan hukum tak menyentuh pelaku korporasi, maka krisis karhutla akan terus menjadi luka ekologis bangsa ini.