Restorasi 2 Juta Hektar Lahan Gambut dalam 5 Tahun

Peraturan Presiden No. 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut | Status: Sedang Berjalan

Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia

Deskripsi komitmen

Presiden Jokowi menegaskan bahwa Badan Restorasi Gambut (BRG) bertugas mengatur dan memfasilitasi restorasi 2 juta hektar lahan gambut di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua dalam lima tahun.

Target capaian restorasi gambut per tahun:

  • Tahun 2016 sebesar 30%
  • Tahun 2017 sebesar 20%
  • Tahun 2018 sebesar 20%
  • Tahun 2019 sebesar 20%
  • Tahun 2020 sebesar 10%

Perencanaan dan pelaksanaan restorasi gambut dimulai dari Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, serta Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

Perkembangan Komitmen

  • Memastikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempublikasikan data informasi secara berkala kepada publik
  • Mempercepat penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, di tingkat nasional, provinsi dan Kabupaten (PP 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekositem Gambut, Pasal 14), serta mempercepat pembentukan Rencana Restorasi Ekosistem Gambut (RREG) dan Rencana Tindakan Tahunan (RTT)
  • Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan untuk memberi pijakan hukum yang tepat bagi proses review perizinan dan perlindungan total lahan gambut (KLHK bersama-sama dengan BRG, Kemen ATR/BPN, Kementan)
  • Setiap kebijakan terkait restorasi gambut yang berasal dari pejabat publik harus dilengkapi dengan landasan hukum yang jelas dan kuat dalam bentuk peraturan (K/L terkait)
  • Sinkronisasi peraturan tentang perlindungan gambut dengan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (KLHK melibatkan Gubernur dan Bupati/Walikota)
  • Bapak Presiden beserta jajarannya untuk menyusun sebuah peta jalan (Road Map) perlindungan ekosistem lahan gambut untuk menjamin adanya ruang partisipasi bagi publik dan memantau kemajuan komitmen. Keberadaan Peta Jalan tersebut harus dilengkapi dengan rencana aksi juga indikator yang jelas.

Komitmen lainnya