Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Kategori : Kebakaran Gambut
Mendukung Komitmen Payung
Sudah merupakan fakta bahwa seorang pembaca akan terpengaruh oleh isi tulisan dari sebuah halaman saat ia melihat tata letaknya. Maksud penggunaan Lorem Ipsum adalah karena ia kurang lebih memiliki penyebaran huruf yang normal,
Sumber:
Enam arahan Presiden terkait Karhutla
Pada awal tahun 2021 ini, sejumlah titik panas sudah ditemukan di sejumlah wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bahkan, sejumlah wilayah sudah terbakar di sejumlah area Provinsi Jambi dan Riau. Untuk mencegah terjadinya kembalii karhutla hebat, presiden Joko Widodo memberikan sejumlah arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara. Setidaknya ada enam hal yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo terkait upaya pengendalian karhutla:
- Prioritas kegiatan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan
Presiden menekankan pentingnya manajemen lapangan yang terkonsolidasi dan terorganisasi, sehingga kegiatan deteksi dini dan pemadaman api bisa terlaksana secara optimal. Selain itu, Presiden juga meminta jajaran di bawah untuk selalu memperbarui informasi terkait kondisi di lapangan dengan memanfaatkan teknologi terkini
- Pembangunan infrastruktur pemantauan dan kegiatan pengawasan harus dilaksanakan sampai tingkat bawah.
Presiden memberi contoh aplikasi teknologi yang dimiliki oleh Polda Riau yang pernah ditinjaunya pada saat kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 20 Februari 2020 lalu. Presiden juga meminta agar unsur pemerintahan serta TNI dan Polri di bawah yaitu Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa turut dilibatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan.
- Solusi permanen untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan harus segera dicari
Presiden menekankan bahwa 99 persen kebakaran hutan itu adalah ulah manusia, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena kelalaian.
- Penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan
Presiden meminta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk fokus menangi kawasan hidrorlogis gambut
- Tidak membiarkan api membesar sehingga sulit dikendalikan
Presiden meminta agar seluruh unsur pemerintah di daerah baik gubernur, bupati, wali kota, maupun unsur TNI-Polri baik pangdam, danrem, dandim, kapolda, hingga kapolres, harus tanggap dalam menyikapi hal tersebut
- Langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi untuk pelaku pembakar
Presiden meminta penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik itu di konsesi milik korporasi, milik perusahaan, maupun di masyarakat sehingga timbul efek jera.