Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas membahas mengenai langkah-langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Presiden menegaskan bahwa pencegahan dalam mengatasi karhutla merupakan hal mutlak yang harus menjadi perhatian mengingat api di lahan gambut akan sulit dipadamkan.
Rapat ini dihadiri oleh Menkopolhukam Wiranto, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkes Nila Moeloek, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Menpupera Basuki Hadimuljono, Mendikbud Muhajir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Gubernur Riau Syamsuar, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BRG Nazir Foead, Kepala BPPT Hammam Riza, dan pemerintah daerah setempat.
Jokowi menekankan perlunya sinergisme perangkat-perangkat negara di tingkat pusat, daerah, maupun aparat keamanan, serta pihak terkait untuk mencegah dan menanggulangi karhutla.
Kerja sama yang kurang efektif dan inisiatif yang tidak maksimal menyebabkan peristiwa karhutla kembali terulang
Presiden Joko Widodo memberikan 3 arahan untuk memastikan penanganan tersebut berjalan sebagaimana mestinya, yaitu:
- Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) untuk melakukan proses hujan buatan dengan cakupan yang lebih luas. Selain itu, penambahan pasukan maupun petugas pemadam juga harus dilakukan.
- Aparat penegak hukum untuk menindakan tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan baik yang berasal dari kalangan korporasi maupun individu
- Satuan Tugas karhutla untuk melakukan pencegahan di lokasi-lokasi sekitar maupun lainnya agar titik api yang telah diketahui tidak membesar dan menyebabkan meluasnya karhutla