Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Koordinasi Nasional yang membahas mengenai langkah-langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2020. Rapat yang berlangsung di Istana Negara ini dihadiri oleh: Menkopolhukam Mahfud MD, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Aziz, Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan sekitar 300 tamu undangan. Terdapat beberapa arahan yang disampaikan oleh Presiden dalam rangka upaya pencegahan karhutla:
- TNI, Polri dan Kepala Daerah untuk memanfaatkan instrumen negara maupun pemerintahan di level tapak untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla. Presiden mengingatkan bahwa "aturan main" berupa pencopotan jabatan jajaran TNI dan Polri di daerah mereka masih berlaku jika terjadi karhutla di wilayah pengawasan mereka.
- Kementerian/Lembaga bersama Pemerintah Daerah, BNPB, dan TNI, Polri untuk menyiapkan solusi permanen pada upaya penanggulangan karhutla, khususnya karhutla di lahan gambut. Presiden akan terus mengamati perkembangan kegiatan pembasahan lahan gambut.
- Kementerian LHK untuk terus melaksanakan reward/insentif, dan punishment terhadap kasus karhutla. Khusus untuk penegakkan hukum Presiden minta harus dilakukan dengan tegas, baik itu administratif, perdata, pidana, kepada siapapun pemiliknya. Presiden juga meminta pengawasan yang tegas terhadap pemanfaatan lahan gambut untuk mencegah terjadinya karhutla.
- Kerjasama semua pihak dari aparat pemerintah (pusat dan daerah), penegak hukum dan masyarakat untuk meningkatkan upaya pengendalian karhutla. Presiden meminta frekeuensi patroli lapangan, ground checking, terutama di wilayah yang rawan kebakaran ditingkatkan, dan dimulai sedini mungkin sebagai antisipasi.