Rapat dihadiri Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati), unsur TNI, unsur POLRI, dan Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di sembilan provinsi prioritas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ini termasuk Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua. Rapat juga dihadiri Kementerian/Lembaga lain yang terkait.
Pada rapat koordinasi ini, Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya perbaikan tata kelola lahan, terutama lahan masyarakat dan konsesi swasta. Selain itu, beliau juga menyampaikan perlunya penanganan khusus terhadap lahan gambut agar dapat dikelola secara berkelanjutan. Ini dibutuhkan agar lahan dapat memberikan manfaat bagi rakyat sekitar dan menghindari terjadinya kebakaran. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar semua pihak mendukung dan memperkuat kerja sama antar instansi di Pusat, Polri, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tahun 2017.