Perlindungan Total Lahan Gambut dan Peninjauan Kembali Izin Lahan Gambut

Menurut data dalam laporan The State of Indonesia’s Forest 2018 (Kondisi Hutan Indonesia 2018) yang dirilis pada Juli 2018, 23,96 juta hektar ekosistem gambut di Indonesia saat ini dalam keadaan rusak. Jumlah ini  setara dengan 99% luasan total ekosistem gambut yang mencapai 24,14 juta hektar.

Data tersebut berdasarkan inventori ekosistem gambut oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) pada 2011 yang telah diperbarui dan direvisi dengan data KLHK. Jenis kerusakan di ekosistem gambut Indonesia dalam data tersebut meliputi rusak ringan hingga berat. Rincian luasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rincian luasan lahan gambut.

Dari total tersebut, gambut dengan total luas 2,49 juta hektar di 7 provinsi saat ini merupakan area yang termasuk dalam program restorasi Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk periode 2016-2020. Provinsi-provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Dengan data-data tersebut, maka komitmen perlindungan lahan gambut dan peninjauan kembali izin-izin industri di atas lahan gambut perlu penegasan lebih lanjut. Meskipun dari data terlihat bahwa jenis kerusakan paling banyak adalah rusak ringan, yaitu 20,77 juta hektar, kebijakan perlindungan dan peninjauan izin harus dilaksanakan dengan baik agar kerusakan tidak naik menjadi level parah. 

Dalam rapat bersama Kementerian/Lembaga terkait, Presiden menyampaikan bahwa demi kesuksesan restorasi gambut, perlu penegakan hukum lingkungan yang tegas. Ini termasuk evaluasi izin-izin konsesi yang telah dikeluarkan bagi pembakar; maupun pelaku alih fungsi kawasan lindung lahan gambut.

Presiden juga meminta agar semua kebijakan maupun perizinan yang dikeluarkan Kementerian dalam pemanfaatan area di kawasan ekosistem gambut, (terutama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian) harus menjaga fungsi hidrologis gambut sekaligus kesejahteraan masyarakat sekitar.

Untuk lahan gambut yang masih utuh, kurang lebih seluas 6,1 juta hektar, Presiden Jokowi meminta dilakukan proteksi dan perlindungan secara maksimal. Beliau menegaskan,

“Tidak lagi ada penerbitan izin baru, kecuali izin restorasi ekosistem bersama masyarakat. Dan untuk lahan gambut utuh yang sudah ada izin konsesinya, saya minta untuk ditetapkan sebagai kawasan lindung perusahaan.”

Lewat Peraturan Presiden ini, Presiden Jokowi menugaskan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk mengatur dan memfasilitasi restorasi 2 juta hektar lahan gambut di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua dalam 5 tahun.

Target capaian restorasi gambut per tahun:

• Tahun 2016 sebesar 30%
• Tahun 2017 sebesar 20%
• Tahun 2018 sebesar 20%
• Tahun 2019 sebesar 20%
• Tahun 2020 sebesar 10%

Prioritas perencanaan dan pelaksanaan restorasi gambut dimulai dari Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, serta Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. BRG merupakan bentuk komitmen baru pemerintahan Jokowi dalam merespon kebakaran hutan dan lahan. Detail akan dibahas pada fitur Komitmen dalam platform Pantau Gambut.

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 155/MenLHK-II/2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengendalian Perizinan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tim ini bertugas untuk:

1. Melakukan inventarisasi perizinan kehutanan dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyangkut perizinan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan, Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati serta perizinan lingkungan hidup;
2. Melakukan analisis atas izin-izin dalam lingkup lingkungan hidup dan kehutanan serta klasifikasi efektivitas perizinan dengan pendekatan pembinaan korporat, pembinaan keanekaragaman hayati dan distribusi pendapatan;
3. Merekomendasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk langkah-langkah perbaikan tata kelola perizinan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Melaporkan hasil kerja kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal inventarisasi perizinan kehutanan dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perizinan yang dimaksud menyangkut:

• penggunaan dan pelepasan kawasan hutan,
• pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan,
• perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam hayati,
• perizinan lingkungan hidup.

Namun surat keputusan tersebut tidak secara khusus menjawab pemenuhan janji Presiden untuk meninjau kembali izin-izin yang telah diberikan di atas lahan gambut. Ini dikarenakan tidak terdapatnya klausul tentang inventarisasi dan peninjauan kembali atas izin-izin di lahan gambut. Disayangkan, mengingat langkah-langkah di tingkat kementerian tidak terintegrasi dengan komitmen Presiden, meskipun erat keterkaitannya.

Instruksi ini merupakan lanjutan komitmen moratorium hutan (Instruksi Presiden No. 6 tahun 2013) yang telah dijalankan sejak tahun 2011, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun Instruksi Presiden tersebut turut mengatur penyempurnaan tata kelola lahan gambut, tidak ditemukan hubungan langsung dengan komitmen Presiden Jokowi ini. Instruksi Presiden No. 8 tahun 2015 ditujukan kepada:

• Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
• Menteri Dalam Negeri,
• Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
• Sekretariat Kabinet,
• Kepala Badan Informasi Geospasial,
• Para Gubernur
• Para Bupati/Walikota.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan para pejabat untuk menunda pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lain.

Kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Presiden Jokowi menginstruksikan upaya pengurangan emisi hutan dan lahan gambut. Ini dilakukan melalui perbaikan tata kelola usulan kegiatan usaha pada hutan dan lahan gambut—yang ditetapkan pada Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) melalui izin lingkungan.

Kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, Presiden Jokowi menginstruksikan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut, serta areal penggunaan lain berdasarkan PIPIB.

Hingga November 2016, sejak masa kepemimpinan Presiden Jokowi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mengeluarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) sebanyak 3 kali revisi, antara lain PIPIB revisi IX, PIPIB revisi X, dan PIPIB revisi XI.