Kembali ke perkembangan komitmen

Penundaan Pemberian Izin Baru & Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Tantangan

Keterlibatan kementrian lain, mengesampingkan hutan sekunder dan pasal pengecualian

Tidak terlibatnya kementerian penting seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM; memasukkan hutan lindung dan konservasi yang sudah dilindungi undang-undang dan mengesampingkan hutan sekunder sebagai wilayah penundaan pemberian izin baru; juga berbagai pengecualian yang melemahkan tujuan penundaan pemberian izin baru—misalnya pengecualian untuk proyek vital pembangunan.

Rekomendasi solusi

Pengintegrasian kebijakan moratorium dengan kegiatan restorasi

Kebijakan moratorium perlu diintegrasikan agar sejalan dengan kegiatan Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam restorasi lahan gambut. Ini diperlukan untuk memastikan apakah lahan gambut yang direstorasi berada di dalam atau di luar moratorium.