Kembali ke perkembangan komitmen

Presiden Joko Widodo Berikan Perlindungan Total pada Hutan Alam, Lahan Gambut, dan Daerah Pesisir

Tantangan

Kebijakan yang tidak terintegrasi

Tidak terintegrasinya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait seputar upaya perlindungan total terhadap hutan alam, lahan gambut serta daerah pesisir.

Rekomendasi solusi

Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan

Hal ini penting untuk memberi pijakan hukum yang tepat bagi proses review perizinan dan perlindungan total lahan gambut (KLHK bersama-sama dengan BRG, Kemen ATR/BPN, Kementan)