Nasional | Diperbarui tanggal 12 Maret 2019

Restorasi 2 Juta Hektar Lahan Gambut dalam 5 Tahun

Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Kategori
Implementasi Restorasi
Status
Sedang Berjalan
Deskripsi Komitmen

Presiden Jokowi menegaskan bahwa Badan Restorasi Gambut (BRG) bertugas mengatur dan memfasilitasi restorasi 2 juta hektar lahan gambut di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua dalam lima tahun.

Target capaian restorasi gambut per tahun:

  • Tahun 2016 sebesar 30%
  • Tahun 2017 sebesar 20%
  • Tahun 2018 sebesar 20%
  • Tahun 2019 sebesar 20%
  • Tahun 2020 sebesar 10%

Perencanaan dan pelaksanaan restorasi gambut dimulai dari Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, serta Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

TAMPILKAN SEMUA Deskripsi komitmen
HARI INI
12 Maret
2019
KLHK Terbitkan Peraturan Melanjutkan Skema Tugas Pembantuan Restorasi Gambut 2019
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan peraturan baru yang menjadi dasar pelaksanaan tugas...

31 Januari
2019
676.901 Hektar Lahan Gambut Terestorasi
Oleh Badan Restorasi Gambut

Restorasi gambut yang ditargetkan meliputi 2 juta ha lahan menunjukan perkembangan signifikan dari sisi luasan...

12 November
2018
Restorasi gambut dan penanganan karhutla setelah siaga darurat
Oleh Pantau Gambut

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama selama periode musim...

01 November
2018
Estimasi Area Terdampak Restorasi 454.589 Ha
Oleh Joko Widodo

Area terdampak program restorasi gambut pada 2018 mencapai 454.589 ha, menurut estimasi seperti dikutip dalam laporan 4...

06 Agustus
2018
BRG Belum Penuhi Janji Buka Data Restorasi
Oleh Badan Restorasi Gambut

Hingga paruh kedua tahun 2018 ini, Badan Restorasi Gambut (BRG) belum juga memberikan informasi ke publik terkait...

27 Juli
2018
Birokrasi dan administrasi bayangi restorasi gambut Kalteng 2018
Oleh Joko Widodo

Pelaksanaan program-program restorasi untuk provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kemungkinan besar akan terhambat karena...

06 Juni
2018
BRG Paparkan Rencana Restorasi Gambut oleh Perusahaan di Kalteng
Oleh Badan Restorasi Gambut

Dalam diskusi dengan pemangku kepentingan dari kalangan lembaga swadaya masyarakat di Kalimantan Tengah pada 24 Mei...

30 Maret
2018
KLHK terbitkan aturan tugas pembantuan restorasi gambut
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan peraturan terkait tugas pembantuan untuk mendorong...

16 Maret
2018
BRG-KLHK matangkan draf supervisi restorasi gambut swasta
Oleh Badan Restorasi Gambut

Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang mematangkan rancangan...

28 Desember
2017
Capaian Restorasi Gambut Hingga Desember 2017
Oleh Badan Restorasi Gambut

Lima kegiatan restorasi gambut yang dilakukan oleh  BRG selama tahun 2017:

02 November
2017
Pengawasan Restorasi Gambut di Area Konsesi Akan Dimulai 2018
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pengawasan pelaksanaan restorasi gambut di area konsesi baru akan dilakukan BRG pada tahun 2018 setelah semua pemilik...

02 November
2017
Pendanaan BRG tahun 2017
Oleh Badan Restorasi Gambut

Sebesar Rp 152 miliar atau 36% dari total anggaran 2017 digunakan BRG untuk berbagai kegiatan pencegahan kebakaran lahan...

27 September
2017
Desa Peduli Gambut
Oleh Badan Restorasi Gambut

Badan Restorasi Gambut terus mengembangkan program Desa Peduli Gambut sebagai kerangka kerja untuk mengintegrasikan...

13 September
2017
340.000 Hektare Lahan Gambut Telah Direstorasi pada 2016 Hingga Pertengahan September 2017
Oleh Badan Restorasi Gambut

Target restorasi lahan gambut tahun 2017 adalah seluas 650.000 hektare, pada tahun 2016 BRG telah merestorasi 200.000...

05 September
2017
Kerjasama Badan Restorasi Gambut dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Oleh Badan Restorasi Gambut

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili oleh Dirjen Sumber Daya Alam, Imam Santoso...

24 Agustus
2017
BRG Telah Merampungkan Pemetaan Lahan Gambut Skala Besar dengan Teknologi LiDAR di 4 Kabupaten untuk Perencanaan Restorasi Gambut
Oleh Badan Restorasi Gambut

Badan Restorasi Gambut telah melakukan pemetaan lahan gambut berbasis teknologi Light Detection and Ranging (LiDAR)...

14 Juli
2017
Gubernur Riau Menyepakati Nota Kesepahaman Perencanaan dan Pelaksanaan Restorasi Gambut
Oleh Badan Restorasi Gambut

Gubernur Riau menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) tentang perencanaan dan pelaksanaan...

18 Juni
2017
BRG Mendorong Masyarakat untuk Mengelola Hutan dan Lahan Gambut secara Mandiri
Oleh Badan Restorasi Gambut

BRG telah mengadakan pelatihan terkait  perencanaan peraturan desa dan kerangka pengaman sosial yang memuat aspek...

17 Juni
2017
Penutupan Permanen Kanal Primer Bekas Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG)
Oleh Joko Widodo

Terdapat 150 kanal primer bekas proyek pengembangan lahan gambut (PLG) blok C, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah...

19 April
2017
Kegiatan Restorasi Ekosistem Gambut BRG di Kalimantan Barat tahun 2017
Oleh Badan Restorasi Gambut

Kegiatan restorasi ekosistem gambut di Kalimantan Barat pada 2017 akan dilakukan di empat wilayah Kesatuan Hidrologis...

17 April
2017
BRG Mendanai Provinsi Jambi untuk Merestorasi Ekosistem Gambut
Oleh Badan Restorasi Gambut

Badan Restorasi Gambut memberikan dana Rp2.993 miliar kepada Provinsi Jambi untuk melakukan restorasi lahan gambut...

17 April
2017
BRG Memberikan Pelatihan dan Pembekalan Kepada Fasilitator Desa di 7 Provinsi Prioritas Restorasi Gambut
Oleh Badan Restorasi Gambut

BRG memberikan pelatihan dan pembekalan kepada 241 fasilitator yang akan ditempatkan di 75 desa di dalam dan sekitar...

31 Desember
2016
BRG Merencanakan Lebih Banyak Implementasi Lapangan dalam Restorasi Gambut Pada 2017
Oleh Badan Restorasi Gambut

Beberapa kegiatan terkait restorasi gambut yang direncanakan pada 2017 yaitu:

05 Desember
2016
BRG Menugaskan Pemilik Izin Usaha untuk Restorasi Lahan Konsesi
Oleh Badan Restorasi Gambut

BRG melakukan pertemuan dengan pihak Pemerintah dan Asosiasi. Pada pertemuan tersebut BRG mengundang antara...

11 November
2016
BRG Memberi Arahan Tentang Kegiatan Sebelum Penataan Lahan Gambut kepada Pemegang Pemanfaatan Hasil Hutan Produksi
Oleh Badan Restorasi Gambut

Surat tersebut dikeluarkan menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala BRG Nomor SK. 05/ BRG/KPTS/2016 tentang Penetapan Peta...

06 November
2016
BRG Mengeluarkan Laporan Triwulan kepada Presiden Republik Indonesia
Oleh Badan Restorasi Gambut

Beberapa poin penting dalam laporan ini mengenai pencapaian dalam restorasi gambut:

06 November
2016
Anggaran Pencegahan Kebakaran di Lahan Gambut Telah Disetujui APBN 2017
Oleh Badan Restorasi Gambut

Untuk pencegahan kebakaran di lahan gambut, anggaran sekitar Rp890 miliar sudah disetujui APBN pada 2017. Anggaran...

20 Oktober
2016
BRG Bangun 15.000 Sekat Kanal untuk Restorasi Gambut
Oleh Badan Restorasi Gambut

Pada tahun 2016, sekitar 15 ribu sekat kanal telah dibangun di tujuh provinsi. Sebanyak 1.300 sumur bor juga telah...

10 Oktober
2016
BRG Menerbitkan Peraturan tentang Pedoman dan Tata Cara Restorasi Gambut
Oleh Badan Restorasi Gambut

Peraturan ini menjadi payung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi restorasi lahan gambut.

14 September
2016
BRG Menetapkan Peta Indikatif Restorasi Gambut
Oleh Badan Restorasi Gambut

Surat Keputusan Kepala BRG tentang Penetapan Peta Indikatif Restorasi Gambut Nomor SK. 05/BRG/KPTS/2016 menyatakan bahwa...

09 Juni
2016
BRG Rampungkan Peta Restorasi Gambut
Oleh Badan Restorasi Gambut

Badan Restorasi Gambut (BRG) menetapkan luas area 2.679.248 hektar dari lahan gambut yang menjadi prioritas restorasi...

01 Juni
2016
BRG Menghimbau Para Pelaku Usaha Hutan untuk Bersiap Menghadapi Musim Kemarau
Oleh Badan Restorasi Gambut

Surat ini ditujukan kepada:

Tantangan

Memaksimalkan Potensi BRG dan memperbaiki faktor-faktor penghambat realisasi komitmen BRG, seperti aturan kewenangan, mekanisme pengalokasian dana, juga kurangnya koordinasi, data, informasi, dan indikator keberhasilan.

  1. Tidak terdapat aturan terkait kewenangan BRG untuk menindaklanjuti atau memberi sanksi atas laporan pelanggaran terkait restorasi gambut. Ini dapat menghambat penegakan hukum yang baik dalam pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan.
  2. Kurang jelasnya mekanisme pengalokasian dana dari tingkat nasional ke daerah terkait upaya restorasi gambut.
  3. Kurangnya koordinasi antara BRG dengan Tim Restorasi Gambut Daerah dan Pemerintah Provinsi. Ini akibat tidak adanya peraturan terkait koordinasi langsung ketiga institusi tersebut. Akibatnya, implementasi restorasi di tingkat provinsi, kabupaten dan desa kerap terhambat.
  4. Belum tersedianya data dan informasi geospasial yang cukup rinci untuk perencanaan lapangan, serta kurangnya informasi terkait komitmen dan perkembangan restorasi gambut di Indonesia. Akibatnya, fungsi pemantauan dan kontrol publik terkait restorasi gambut tidak optimal.
  5. Tidak adanya indikator keberhasilan restorasi gambut atau kriteria yang dapat menunjukkan bahwa kegiatan restorasi berhasil mengembalikan kondisi lahan gambut.
  6. Kurang kuatnya visi bersama antar pejabat publik. Karena kurang kuatnya visi bersama ini, maka alur koordinasi antar K/L terkait dan perwujudan komitmen yang tertuang di PP no. 57 tahun 2016 jadi terhambat.
  7. Masih belum terintegrasinya program antar Deputi Badan Restorasi Gambut  II yang acapkali menimbulkan kebingungan di masyarakat
TAMPILKAN SEMUA tantangan
Rekomendasi Solusi

Memaksimalkan Potensi BRG dan memperbaiki faktor-faktor penghambat realisasi komitmen BRG, seperti aturan kewenangan, mekanisme pengalokasian dana, juga kurangnya koordinasi, data, informasi, dan indikator keberhasilan.

  1. Tidak terdapat aturan terkait kewenangan BRG untuk menindaklanjuti atau memberi sanksi atas laporan pelanggaran terkait restorasi gambut. Ini dapat menghambat penegakan hukum yang baik dalam pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan.
  2. Kurang jelasnya mekanisme pengalokasian dana dari tingkat nasional ke daerah terkait upaya restorasi gambut.
  3. Kurangnya koordinasi antara BRG dengan Tim Restorasi Gambut Daerah dan Pemerintah Provinsi. Ini akibat tidak adanya peraturan terkait koordinasi langsung ketiga institusi tersebut. Akibatnya, implementasi restorasi di tingkat provinsi, kabupaten dan desa kerap terhambat.
  4. Belum tersedianya data dan informasi geospasial yang cukup rinci untuk perencanaan lapangan, serta kurangnya informasi terkait komitmen dan perkembangan restorasi gambut di Indonesia. Akibatnya, fungsi pemantauan dan kontrol publik terkait restorasi gambut tidak optimal.
  5. Tidak adanya indikator keberhasilan restorasi gambut atau kriteria yang dapat menunjukkan bahwa kegiatan restorasi berhasil mengembalikan kondisi lahan gambut.
  6. Kurang kuatnya visi bersama antar pejabat publik. Karena kurang kuatnya visi bersama ini, maka alur koordinasi antar K/L terkait dan perwujudan komitmen yang tertuang di PP no. 57 tahun 2016 jadi terhambat.
  7. Masih belum terintegrasinya program antar Deputi Badan Restorasi Gambut  II yang acapkali menimbulkan kebingungan di masyarakat
TAMPILKAN SEMUA solusi