Nasional | Diperbarui tanggal 30 Oktober 2018

Perlindungan Total pada Hutan Alam, Lahan Gambut, dan Daerah Pesisir

Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Kategori
Implementasi Restorasi
Status
Sedang Berjalan
Deskripsi Komitmen

Ada 18 komitmen dalam bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang disampaikan Presiden Joko Widodo secara tertulis, dan dibacakan oleh Anies Baswedan dalam konferensi tersebut. Salah satu komitmen menarik dari Presiden Joko Widodo ialah perlindungan total terhadap lahan hutan alam, gambut, serta daerah pesisir—yang tertuang dalam poin kesebelas.

TAMPILKAN SEMUA Deskripsi komitmen
HARI INI
30 Oktober
2018
Pusat Gambut Tropis Resmi Terbentuk
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meresmikan sekretariat sementara Pusat Gambut Tropis Internasional...

19 April
2018
Pemerintah Siapkan Pusat Riset Gambut Tropis
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pemerintah, melalui Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)...

18 Oktober
2017
MA Batalkan Aturan Gambut
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pembangunan...

14 Juni
2017
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menerbitkan Peraturan Menteri tentang Fasilitasi Pemerintah pada Usaha Hutan Tanaman Industri dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri ini dikeluarkan sebagai upaya penyelesaian permasalahan pada areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan...

26 April
2017
Presiden Joko Widodo Melakukan Rapat Terbatas Terkait Evaluasi Pengaturan Lahan Gambut
Oleh Joko Widodo

Rapat dilakukan setahun setelah terbentuknya Badan Restorasi Gambut (BRG). Presiden Joko Widodo menyampaikan poin...

28 Februari
2017
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menerbitkan Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional
Oleh Menteri Lingkungan Hidup

Ketetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menetapkan peta fungsi ekosistem gambut nasional dalam skala...

28 Februari
2017
Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Surat Keputusan Menteri LHK ini menetapkan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional dengan skala 1:250.000. Peta...

28 Februari
2017
Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional ditetapkan dalam skala peta 1:250.000 yang akan digunakan sebagai acuan dalam...

27 Februari
2017
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menerbitkan Peraturan Menteri tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.17/MENLHK /SETJEN/KUM.1/2/2017 tahun 2017 tentang Perubahan...

09 Februari
2017
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menerbitkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut
Oleh Menteri Lingkungan Hidup

Terdapat tiga poin utama yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, yaitu:

09 Februari
2017
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menerbitkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut
Oleh Menteri Lingkungan Hidup

Peraturan ini menjelaskan bahwa penetapan titik penataan muka air tanah pada ekosistem gambut dilakukan oleh Direktur...

09 Februari
2017
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut
Oleh Menteri Lingkungan Hidup

Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan pedoman teknis pemulihan fungsi ekosistem gambut bagi Pemerintah, Pemerintah...

23 Januari
2017
Presiden Joko Widodo Melakukan Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Oleh Joko Widodo

Rapat dihadiri Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati), unsur TNI, unsur POLRI, dan Kepala Unit Pelayanan Terpadu (UPT)...

11 Januari
2017
Presiden Joko Widodo Gelar Rapat Terbatas Restorasi Lahan Gambut
Oleh Joko Widodo

Dalam Rapat Terbatas Restorasi Lahan Gambut, Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali Kementerian dan Lembaga terkait...

06 Desember
2016
Pemerintah Perkuat Peraturan Tentang Perlindungan Gambut
Oleh Joko Widodo

Pemerintah menegaskan pentingnya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut melalui penerbitan Peraturan Pemerintah...

Tantangan
  1. Tidak adanya roadmap (rencana kerja rinci) menuju pencapaian target restorasi gambut sampai tahun 2020
  2. Adanya protes keras dari pengusaha industri kelapa sawit untuk merevisi kembali PP gambut yang baru. Mereka menginginkan agar permukaan air permukaan setebal 0,4 m atau 40 sentimeter dihilangkan karena akan mengkriminalkan industri kelapa sawit, termasuk petani kecil. Mereka juga menginginkan penyediaan minimal 30% lahan gambut harus ditetapkan sebagai kawasan lindung yang akan dilepas karena akan 'membunuh' ekonomi masyarakat dan investasi.
    Hal lain yang mereka nyatakan keberatan adalah moratorium pembukaan lahan di lahan gambut, penangguhan lisensi di lahan gambut, dan pengambilalihan pengelolaan lahan yang terbakar oleh pemerintah.  Selain industri kelapa sawit, kampanye melawan pelaksanaan PP Gambut juga berasal dari APPK (Asosiasi PulpKertas Indonesia) yang menyatakan bahwa PP Gambut 57/2017 mengancam industri pulp dan kertas di Indonesia dan meminta pemerintah untuk menghapus hambatan terhadap daya saing industri pulp dan kertas, yang menyatakan bahwa pulp dan kertas telah menyumbang 5,3 miliar rupiah pada tahun 2015.
  3. Tidak terintegrasinya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait seputar upaya perlindungan total terhadap hutan alam, lahan gambut serta daerah pesisir. Salah satunya, ditemukan bahwa dalam P.17 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 2/2017, terdapat ketentuan bahwa 40% lahan pengganti harus dipersembahkan untuk pengelolaan masyarakat. Namun, dalam Peraturan Menteri LHK No. 40/2017 tentang lahan pengganti (land swap), tidak ditemukan ketentuan yang menjelaskan hal terkait.
  4. Terkait kebijakan  penggantian lahan usaha (land swap), status perubahan pengelolaan lahan  (budidaya dan lindung) memerlukan koordinasi dari pemangku kepentingan di tingkat nasional hingga daerah, yang secara administratif dan politis akan sulit untuk dilakukan. Perpindahan status pengelolaan lahan, akan memungkinkan adanya perubahan tata cara pengelolaan; lahan dengan fungsi  budidaya berpindah ke fungsi lindung. Perkembangan baru saat ini, Mahkamah Agung telah membatalkan Permen LHK No. 17 tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) berdasar hasil uji materi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Wilayah Riau. Hal ini berdampak pada  tidak berlakunya Permen LHK No. 40 tahun 2017 untuk pasal-pasal terkait penggantian lahan usaha (land swap).
TAMPILKAN SEMUA tantangan
Rekomendasi Solusi
  1. Tidak adanya roadmap (rencana kerja rinci) menuju pencapaian target restorasi gambut sampai tahun 2020
  2. Adanya protes keras dari pengusaha industri kelapa sawit untuk merevisi kembali PP gambut yang baru. Mereka menginginkan agar permukaan air permukaan setebal 0,4 m atau 40 sentimeter dihilangkan karena akan mengkriminalkan industri kelapa sawit, termasuk petani kecil. Mereka juga menginginkan penyediaan minimal 30% lahan gambut harus ditetapkan sebagai kawasan lindung yang akan dilepas karena akan 'membunuh' ekonomi masyarakat dan investasi.
    Hal lain yang mereka nyatakan keberatan adalah moratorium pembukaan lahan di lahan gambut, penangguhan lisensi di lahan gambut, dan pengambilalihan pengelolaan lahan yang terbakar oleh pemerintah.  Selain industri kelapa sawit, kampanye melawan pelaksanaan PP Gambut juga berasal dari APPK (Asosiasi PulpKertas Indonesia) yang menyatakan bahwa PP Gambut 57/2017 mengancam industri pulp dan kertas di Indonesia dan meminta pemerintah untuk menghapus hambatan terhadap daya saing industri pulp dan kertas, yang menyatakan bahwa pulp dan kertas telah menyumbang 5,3 miliar rupiah pada tahun 2015.
  3. Tidak terintegrasinya kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait seputar upaya perlindungan total terhadap hutan alam, lahan gambut serta daerah pesisir. Salah satunya, ditemukan bahwa dalam P.17 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 2/2017, terdapat ketentuan bahwa 40% lahan pengganti harus dipersembahkan untuk pengelolaan masyarakat. Namun, dalam Peraturan Menteri LHK No. 40/2017 tentang lahan pengganti (land swap), tidak ditemukan ketentuan yang menjelaskan hal terkait.
  4. Terkait kebijakan  penggantian lahan usaha (land swap), status perubahan pengelolaan lahan  (budidaya dan lindung) memerlukan koordinasi dari pemangku kepentingan di tingkat nasional hingga daerah, yang secara administratif dan politis akan sulit untuk dilakukan. Perpindahan status pengelolaan lahan, akan memungkinkan adanya perubahan tata cara pengelolaan; lahan dengan fungsi  budidaya berpindah ke fungsi lindung. Perkembangan baru saat ini, Mahkamah Agung telah membatalkan Permen LHK No. 17 tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) berdasar hasil uji materi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Wilayah Riau. Hal ini berdampak pada  tidak berlakunya Permen LHK No. 40 tahun 2017 untuk pasal-pasal terkait penggantian lahan usaha (land swap).
TAMPILKAN SEMUA solusi