Nasional | Diperbarui tanggal 20 September 2018

Perlindungan Total Lahan Gambut dan Peninjauan Kembali Izin Lahan Gambut

Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Kategori
Review Izin Usaha
Status
Sedang Berjalan
Deskripsi Komitmen

Presiden Jokowi menyampaikan komitmennya untuk melakukan perlindungan total lahan gambut.

“Betul, kemarin sudah saya perintahkan ke Menteri Kehutanan. Lahan gambut tidak bisa diremehkan, harus dilindungi karena merupakan ekosistem, dan bukan hanya gambut dalam saja yang harus dilindungi, namun seluruh areal gambut,” tegas beliau.

Presiden Jokowi juga berkomitmen meninjau kembali izin lahan gambut yang diperintahkan kepada Menteri Kehutanan. “Mengenai pencabutan izin perusahaan sudah diperintahkan kepada Menteri Kehutanan untuk diurus,” ujarnya.

TAMPILKAN SEMUA Deskripsi komitmen
HARI INI
20 September
2018
99% Ekosistem Gambut Indonesia rusak
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menurut data dalam laporan The State of Indonesia’s Forest 2018 (Kondisi Hutan Indonesia 2018) yang dirilis pada...

11 Januari
2017
Presiden Joko Widodo Lakukan Rapat Terbatas Restorasi Gambut
Oleh Joko Widodo

Dalam rapat bersama Kementerian/Lembaga terkait, Presiden menyampaikan bahwa demi kesuksesan restorasi gambut, perlu...

06 Januari
2016
Terbentuknya Badan Restorasi Gambut (BRG)
Oleh Joko Widodo

Lewat Peraturan Presiden ini, Presiden Jokowi menugaskan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk mengatur dan memfasilitasi...

29 Mei
2015
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Membentuk Tim Evaluasi dan Pengendalian Perizinan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Oleh Menteri Lingkungan Hidup

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 155/MenLHK-II/2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengendalian...

13 Mei
2015
Presiden Jokowi Lanjutkan Moratorium Hutan
Oleh Joko Widodo

Instruksi ini merupakan lanjutan komitmen moratorium hutan (Instruksi Presiden No. 6 tahun 2013) yang telah dijalankan...

Tantangan

Tidak terintegrasinya komitmen Presiden dengan rencana kerja strategis Kementerian/Lembaga terkait, dan kurang optimalnya peran Kepala Kantor Staf Presiden dalam menjembatani komitmen tersebut.

  1. Komitmen Presiden tidak terintegrasi dalam rencana kerja strategis Kementerian/Lembaga. Akibatnya, upaya Kementerian/Lembaga tidak memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan komitmen Presiden.
  2. Kurang optimalnya peran Kepala Kantor Staf Presiden dalam menjembatani komitmen Presiden dengan Kementerian/Lembaga terkait
TAMPILKAN SEMUA tantangan
Rekomendasi Solusi

Tidak terintegrasinya komitmen Presiden dengan rencana kerja strategis Kementerian/Lembaga terkait, dan kurang optimalnya peran Kepala Kantor Staf Presiden dalam menjembatani komitmen tersebut.

  1. Komitmen Presiden tidak terintegrasi dalam rencana kerja strategis Kementerian/Lembaga. Akibatnya, upaya Kementerian/Lembaga tidak memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan komitmen Presiden.
  2. Kurang optimalnya peran Kepala Kantor Staf Presiden dalam menjembatani komitmen Presiden dengan Kementerian/Lembaga terkait
TAMPILKAN SEMUA solusi