Kembali ke perkembangan komitmen

Presiden Joko Widodo Lakukan Perlindungan Total Lahan Gambut dan Peninjauan Kembali Izin Lahan Gambut

Presiden Joko Widodo Lakukan Rapat Terbatas Restorasi Lahan Gambut

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

Dalam rapat bersama Kementerian/Lembaga terkait, Presiden menyampaikan bahwa demi kesuksesan restorasi gambut, perlu penegakan hukum lingkungan yang tegas. Ini termasuk evaluasi izin-izin konsesi yang telah dikeluarkan bagi pembakar; maupun pelaku alih fungsi kawasan lindung lahan gambut.

Presiden juga meminta agar semua kebijakan maupun perizinan yang dikeluarkan Kementerian dalam pemanfaatan area di kawasan ekosistem gambut, (terutama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian) harus menjaga fungsi hidrologis gambut sekaligus kesejahteraan masyarakat sekitar.

Untuk lahan gambut yang masih utuh, kurang lebih seluas 6,1 juta hektar, Presiden Jokowi meminta dilakukan proteksi dan perlindungan secara maksimal. Beliau menegaskan, “Tidak lagi ada penerbitan izin baru, kecuali izin restorasi ekosistem bersama masyarakat. Dan untuk lahan gambut utuh yang sudah ada izin konsesinya, saya minta untuk ditetapkan sebagai kawasan lindung perusahaan.”