Kembali ke perkembangan komitmen

Presiden Joko Widodo Berikan Perlindungan Total pada Hutan Alam, Lahan Gambut, dan Daerah Pesisir

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menerbitkan Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional

Kepmen LHK No. SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017

Ketetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menetapkan peta fungsi ekosistem gambut nasional dalam skala 1:250.000—yang digunakan sebagai acuan penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional (RPPEG Nasional).  Peta kesatuan hidrologis gambut seluruh Indonesia disajikan dalam skala 1:5.000.000.

Peta fungsi ekosistem nasional terdiri dari fungsi lindung dan fungsi budi daya. Luas fungsi ekosistem gambut nasional terbagi menjadi fungsi lindung seluas 12.398.482 hektar, dan fungsi budi daya seluas 12.269.321 hektar, dengan perincian:

  1. Pulau Sumatera, fungsi lindung seluas 4.985.913 hektar dan fungsi budi daya seluas 4.618.616 hektar
  2. Pulau Kalimantan, fungsi lindung seluas 4.094.203 hektar dan fungsi budi daya seluas 4.310.614 hektar
  3. Pulau Sulawesi, fungsi lindung seluas 28.305 hektar dan fungsi budi daya seluas 34.985 hektar
  4. Pulau Papua fungsi lindung seluas 3.290.061 hektar dan fungsi budi daya seluas 3.305.106 hektar

Amar putusan keenam menjelaskan bahwa: