Kembali ke perkembangan komitmen

Larangan Pembukaan Lahan Gambut

KLHK Mengeluarkan Kebijakan Tata Cara Penanganan Areal Terbakar dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi

Peraturan Menteri LHK Nomor P.77/Menlhk-Setjen/2015

Menindaklanjuti surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.494/MENLHK-PHPL/2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri  ini.

Pada Pasal 5 ayat 5 dijelaskan bahwa Pemerintah akan melakukan pemetaan pada areal gambut yang terbakar berdasarkan fungsi ekosistem gambut; yang terdiri dari zonasi fungsi lindung dan fungsi budi daya.

Pada Pasal 7 diatur kewajiban pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan atas areal kerja mereka yang terbakar. Mereka diminta:

  1. memetakan areal kerja yang terbakar dengan pengawasan pemerintah,
  2. memperbaiki Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT),
  3. mencegah kebakaran hutan,
  4. menyekat kanal pada areal gambut,
  5. menjaga kebasahan gambut, serta
  6. mengamankan areal kerja yang terbakar.