Kembali ke perkembangan komitmen

Larangan Pembukaan Baru atau Eksploitasi Lahan Gambut untuk Usaha Kehutanan dan Perkebunan

Kementerian Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Mengadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Lahan Gambut Pada Lokasi Permohonan Hak Guna Usaha

Kesimpulan Hasil Rapat Koordinasi Lahan Gambut Pada Lokasi Permohonan Hak Guna Usaha Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

Kementerian Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melakukan rapat koordinasi untuk membahas lahan gambut pada lokasi permohonan hak guna usaha. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, perwakilan Badan Restorasi Gambut,dan perwakilan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Kesepakatan hasil rapat koordinasi ini hanya berlaku untuk permohonan Hak Guna Usaha yang di dalamnya terdapat lahan gambut dan sudah dalam proses Penerbitan Surat Keputusan Hak Guna Usaha dan perizinannya terbit sebelum Perpres Nomor 1 Tahun 2016.

Terdapat empat poin utama yang dihasilkan dari rapat koordinasi tersebut, antara lain: