Penundaan Pemberian Izin Baru & Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Dalam rangka melaksanakan perbaikan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut yang tengah berlangsung sebagai upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 4945/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode II.

Penerbitan regulasi ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI No 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, sebagai tindak lanjut dan penyempurnaan dari Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2017, Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2015,  Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013, dan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

PIPPIB Tahun 2020 Periode II disusun berdasarkan PIPPIB Tahun 2020 Periode I dengan mengakomodir pemutakhiran data pada enam bulan terakhir dimana terjadi pengurangan luas areal sebesar ± 43.574  ha yaitu dari areal PIPPIB Tahun 2020 Periode I seluas ± 66.321.603 ha menjadi sebesar ± 66.278.029 ha pada PIPPIB Tahun 2020 Periode II.

Dengan terbitnya Keputusan ini, maka kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru wajib berpedoman pada lampiran Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode II. Terhadap instansi pemberi izin kegiatan yang termasuk dalam pengecualian pada PIPPIB wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali, guna menjamin informasinya terupdate dan termonitor

Dalam rangka melaksanakan perbaikan tata kelola pada hutan alam primer dan gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan No. SK. 851/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Hutan Alam Primer dan lahan gambut Tahun 2020 Periode I. Revisi peta indikatif ini merupakan versi kedua paska diberlakukannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Dalam revisi ini, luasan indikatif bertambah menjadi 314,3 ribu hektar dari versi sebelumnya, sehingga luasan area hutan alam primer dan lahan gambut yang dijaga dan tidak boleh ditransfer untuk kegiatan lain menjadi seluas 66,3 juta ha.

Perubahan area indikatif berdasarkan:  data konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011, pemutakhiran data perizinan, perubahan tata ruang, pemutakhiran data perubahan peruntukan, hasil survei lahan gambut, dan survei hutan alam primer. PIPPIB Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode I ini selanjutnya dijadikan sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah seperti: Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindak lanjuti Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Tahun 2019. Pasca berakhirnya moratorium, luasan areal indikatif penghentian izin berkurang menjadi 111.818 ha dari revisi XV menjadi 66.007.285.  

Perubahan luasan dan penyusunan PIPPIB tahun 2019 berdasarkan: konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011, perubahan tata ruang, perubahan peruntukan, hasil survei lahan gambut, dan survei hutan alam primer.    

Seperti yang telah diketahui, Presiden Joko Widodo telah merevisi kebijakan pemberian izin yang bersifat sementara dan diperbarui setiap dua tahun menjadi kebijakan permanen penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut sesuai dengan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru. 

Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres ini merupakan perbaikan dari Inpres No. 6 tahun 2017 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Dengan penerbitan Inpres ini, pemberian izin baru bukan lagi kebijakan moratorium yang bersifat sementara dan diperbarui setiap dua tahun, akan tetapi menjadi kebijakan permanen penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut sesuai dengan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru. Sesuai dengan ketentuan dalam Inpres ini, penghentian pemberian izin dikecualikan pada:

• permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip atau izin penggunaan kawasan hutan sebelum terbitnya Inpres No.10 tahun 2011
• pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, termasuk program kedaulatan pangan seperti padi, tebu, jagung, sagu, kedelai, dan singkong
• perpanjangan izin pemanfaatan hutan atau penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku
• restorasi ekosistem
• pelaksanaan kegiatan terkait pertahanan dan keamanan negara
• jalur evakuasi dan penampungan sementara korban bencana alam
• penyiapan pusat pemerintahan
• infrastruktur proyek strategis nasional
• prasarana penunjang keselamatan umum

Inpres ini juga mengatur tugas dan kewajiban menteri dan kepala lembaga terkait serta pemerintah daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghapus 167.964 hektar lahan dari Peta Indikatif Penundaan Penerbitan Izin Baru (PIPPIB) Revisi XV. Dengan penghapusan tersebut, luasan PIPPIB Revisi XV adalah  66.119.103 hektar. Luasan ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV) tertanggal 17 Desember 2018.

KLHK melakukan pembaharuan peta PIPPIB setiap enam bulan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola kegiatan usaha pada hutan dan lahan gambut untuk mendukung pengurangan emisi. Sejak pertama digulirkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No: SK.323/Menhut-II/2011, pembaharuan setiap 6 bulan atas luasan hutan dan lahan gambut yang termasuk ke dalam wilayah PIPPIB berkurang 3,03 juta hektar dari 69,14 juta hektar pada 2011 menjadi 66,11 hektar per akhir 2018 (Revisi XV).

Penetapan peta PIPPIB merupakan salah satu mandat yang terdapat dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang juga dikenal sebagai kebijakan moratorium hutan dan lahan gambut. Inpres ini telah dilanjutkan dengan Inpres No.8 tahun 2015 dan Inpres No.6 tahun 2017. Masa berlaku instruksi No.6 tahun 2017 adalah dua tahun sejak tanggal resmi penetapannya yaitu 17 Juli 2017. Dengan jangka waktu tersebut, Inpres 6 tahun 2017 ini akan segera berakhir pada bulan Juli 2019 ini. Pemerintah saat ini berencana menuangkan kebijakan moratorium ke dalam aturan yang permanen.

Mnukwar, Simpul Jaringan Pantau Gambut Papua, menemukan bahwa terdapat banyak lahan gambut yang termasuk dalam wilayah konsesi di Papua Barat. Akibatnya, perencanaan perlindungan lahan gambut di daerah ini berpotensi tidak efektif.

Mnukwar melakukan analisis tumpang susun (overlay) beberapa peta, antara lain:

1. Peta lahan gambut dari Balai Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP)
2. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Revisi XIII
3. Peta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Papua Barat
4. Data konsesi tambang Papua Barat 2017
5. Data izin perkebunan Papua Barat 2018
6. Peta IUPHHK-HA
7. Peruntukan kawasan berdasarkan SK Menhut No. 783 tahun 2014

Dari tumpang susun peta tersebut, Mnukwar menemukan bahwa:

1. Banyak konsesi perusahaan yang terdapat di atas lahan gambut.

• Dari hasil analisis tumpang susun PIPPIB revisi XIII pada wilayah gambut dan izin perkebunan Papua Barat tahun 2018, terlihat bahwa 38.478,582 Ha area perkebunan sebenarnya merupakan wilayah gambut.
• Dari hasil analisis tumpang susun PIPPIB revisi XIII pada wilayah gambut dan izin tambang Papua Barat tahun 2017, terlihat bahwa area seluas 4.675,634 Ha berada di dalam wilayah gambut.
• Dari hasil analisis tumpang susun peta sebaran gambut dan IUPHHK-HA Papua Barat, terlihat bahwa ada area seluas  186.302,503 Ha yang merupakan wilayah gambut.

2. Terdapat perbedaan luasan lahan gambut pada peta RTRW Papua Barat dengan PIPPIB.

• Luas lahan gambut berdasarkan RTRW Papua Barat yaitu 928.029,420 Ha, dan luas lahan gambut berdasarkan PIPPIB Papua Barat 540.195,308 Ha. Dengan demikian terdapat selisih luas lahan gambut sebesar 441.834,112 Ha.

Oleh karena itu, Pantau Gambut merekomendasikan:

1. Perlunya peninjauan kembali terhadap perizinan perkebunan dan tambang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Revisi RTRW Papua Barat untuk segera menyesuaikan dengan PIPPIB versi terbaru dan visi Papua Provinsi Berkelanjutan

Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden No.8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Meskipun tidak ada satupun pasal spesifik gambut, peraturan ini berkaitan erat dengan perlindungan atas lahan ini.

Poin-poin penting dalam Inpres ini adalah:

1. Verifikasi data pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, peta Izin Usaha Perkebunan, atau Surat Tanda Daftar usaha Perkebunan, Izin Lokasi, dan Hak Guna Usaha (HGU)
2. Sinkronisasi dengan Kebijakan Satu Peta yang berkaitan dengan kesesuaian perizinan yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga dengan pemerintah daerah, Izin Usaha Perkebunan dengan HGU, dan keputusan penunjukan atau penetapan kawasan hutan dengan HGU
3. Penundaan pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit bagi permohonan baru, permohonan yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan atau telah memenuhi persyaratan namun berada pada kawasan hutan yang masih produktif, atau permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip tapi belum ada verifikasi lapangan atas batas lahan dan berada pada pada kawasan hutan yang produktif
4. Evaluasi atas pelepasan atau tukar-menukar kawasan hutan sebagai perkebunan kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit yang berada dalam kawasan hutan, dan pelaksanaan pembangunan areal hutan yang bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value Forest/HCVF)
5. Identifikasi perkebunan kelapa sawit yang teridentifikasi berada dalam kawasan hutan  
6. Pelaksanaan ketentuan alokasi 20% untuk perkebunan rakyat atas pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit
7. Pelaksanaan langkah-langkah hukum dan ganti rugi atas penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit

Pelaksanaan penundaan perizinan perkebunan kelapa sawit dan evaluasi atas perizinan perkebunan kelapa sawit ini berlaku 3 tahun sejak Inpres diterbitkan.

Inpres ini sangat relevan dengan tata kelola dan perlindungan gambut mengingat saat ini banyak perkebunan kelapa sawit yang berada di lahan gambut. Penggunaan dan pengelolaan yang tidak berkelanjutan atas gambut sebagai lahan perkebunan sawit telah menjadi salah satu sebab seringnya terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghapus 40.041 hektar lahan dari Peta Indikatif Penundaan Penerbitan Izin Baru (PIPPIB) Revisi XIV. Dengan penghapusan tersebut, luasan PIPPIB Revisi XIV adalah  66.287.067 hektar. Ketentuan tentang luasan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri LHK No.SK.3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIV).

KLHK melakukan pembaharuan peta PIPPIB setiap enam bulan sebagai upaya penyesuaian terhadap pengurangan dari data konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011 serta perkembangan tata ruang serta hasil survei hutan alam primer dan lahan gambut. Peta indikatif ini menjadi pedoman bagi gubernur dan bupati/walikota dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 351/MENLHK-SETJEN/PLA.1/7/2017 tentang Penetapan Peta Indikatif Pemberian izin Baru Pemanfaatan Hutan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Area Penggunaan Lain (Revisi XII).  Pada revisi XII ini luas areal penundaan pemberian izin baru adalah sebesar 66.339.611 hektar, berkurang sebesar 102.524 hektar dari revisi XI.

Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Yuyu Rahayu, menjelaskan bahwa pengurangan areal disebabkan karena adanya perkembangan data tanah, hasil survei hutan alam primer, dan permohonan kegiatan yang termasuk pengecualian moratorium, serta penambahan areal penundaan izin baru karena adanya perkembangan tata ruang dan hasil survei lahan gambut. Hal lain adalah karena adanya pengurangan dari data konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011.

Setelah dua bulan mengalami ketidakpastian atas berakhirnya Inpres sebelumnya (Inpres No.8 Tahun 2015), Presiden Jokowi menandatangi Instruksi Presiden No. 6 tahun 2017. Perpanjangan instruksi ini dikeluarkan dalam rangka memberikan perpanjangan waktu perbaikan tata kelola hutan lahan primer dan lahan gambut, untuk penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Isi dari Inpres ini tidak jauh berbeda dari Instruksi sebelumnya, namun pada Instruksi ini Presiden Jokowi memasukkan dua menteri lainnya yaitu Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bawah instruksinya. Hal lain, Inpres ini menambahkan tiga pengecualian penundaan penerbitan izin baru dengan alasan  tujuan pembangunan nasional yang vital, lebih spesifik lagi pada program kedaulatan pangan nasional yaitu, jagung, sagu, dan kedelai.

Rincian Instruksi:

• Tidak berubah - kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melanjutkan penundaan penerbitan izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, hutan produksi untuk konversi) dan areal penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam peta indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru
• Tidak berubah -kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini
• Kepada Menteri Pertanian untuk melakukan penyempurnaan tata kelola di bidang pertanian dan lisensi perkebunan,  meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan kritis, melalui restorasi ekosistem, penundaan terhadap penerbitan izin pertanian dan izin usaha perkebunan baru berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru  (PIPPIB)
• Pembaharuan PIPIB pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, bekerja sama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Selain itu Kepala Badan Informasi Geospasial juga harus melakukan validasi dan integrasi perta tutupan hutan dan lahan gambut  sesuai Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB)
• Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menunda pembangunan atau konstruksi bangunan pada areal penggunaan lain berdasarkan Penundaan Pemberian Izin Baru, kecuali jika telah berkoordinasi dengan Menteri Lingkung dan Hidup dan Kehutanan, gubernur, dan bupati/walikota sebelum dikeluarkannya Inpres ini.
• Tidak berubah - kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menunda penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan PIPIB

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Area Penggunaan Lain (Revisi XI). Luas areal penundaan pemberian izin baru pada revisi XI adalah 66.442.135 hektar, meningkat 1.164.316 hektar dari revisi X.

Meskipun demikian, dalam enam tahun perkembangan Inpres moratorium hutan (PIPPIB Revisi I-XI),Yayasan Madani Berkelanjutan bersama Kaoem Telapak menemukan bahwa hingga masa jabatan Presiden Joko Widodo:

• masih terdapat 9,4 juta hektar gambut dan 37,8 hektar hutan alam yang belum terlindungi atau berada di luar moratorium,
• ditemukan 11,4 juta hektar lahan gambut yang berada di dalam moratorium dan seluas 9, 49 juta hektar lahan gambut yang masih berada di luar moratorium,
• lahan gambut yang berada di dalam maupun di luar moratorium tersebar pada kedalaman gambut <50 cm, 50-100 cm, 100-200 cm, 200-400 cm, 400-800 cm, dan 800-1.200 cm,
• tercatat lahan gambut terluas berada pada kedalaman gambut 50-100 cm dengan luas 4,6 juta hektar di dalam moratorium dan 3,36 juta hektar di luar moratorium.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 2300/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2016 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi X).

Beberapa poin tambahan pada PIPPIB Revisi X tercantum pada:

1. Amar ke-13 butir (b): Gubernur dan Bupati/Walikota memantau kemajuan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut;
2. Amar ke-14 butir (b): Peta Indikatif dikecualikan untuk proses pendaftaran tanah yang telah dimiliki masyarakat perseorangan di Areal Penggunaan Lain (APL) sepanjang disertai bukti hak atas tanah/tanda bukti kepemilikan lainnya yang diterbitkan sebelum Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Luas areal penundaan pemberian izin baru pada PIPPIB Revisi X meningkat menjadi 65.277.819 hektar, bertambah sebesar 191.706 hektar dari Revisi IX.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.5385/MenLHK-PKTL/IPSDH/2015 tentang Penetapan Peta Indikatif Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Pengunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Area Penggunaan Lain (Revisi IX). Revisi IX ini memperlihatkan wilayah cakupan moratorium izin hutan primer dan lahan gambut naik dari 65.015.014 hektar pada revisi VIII menjadi 65.086.113 hektar.