Penundaan Pemberian Izin Baru & Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Instruksi Presiden No. 8 tahun 2015 | Status: Sedang Berjalan

Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia

Deskripsi komitmen

Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi ini untuk menyelesaikan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan primer dan lahan gambut. Upaya-upaya ini memang tengah berlangsung untuk menurunkan emisi akibat penebangan dan penyusutan hutan.

Rincian instruksi:

  • kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: untuk mengupayakan pengurangan emisi dari hutan dan lahan gambut. Dilakukan melalui perbaikan tata kelola usulan kegiatan usaha pada hutan dan lahan gambut yang ditetapkan pada Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) melalui izin lingkungan.
  • kepada Gubernur dan Bupati/Walikota: menunda penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan PIPIB
  • pembaharuan PIPIB pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, bekerja sama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Inpres ini merupakan lanjutan dari Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011  dan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (Moratorium Hutan).

Perkembangan Komitmen

Komitmen lainnya