Nasional | Diperbarui tanggal 28 September 2018

Penundaan Pemberian Izin Baru & Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia
Kategori
Review Izin Usaha
Status
Sedang Berjalan
Deskripsi Komitmen

Presiden Jokowi mengeluarkan instruksi ini untuk menyelesaikan berbagai upaya penyempurnaan tata kelola hutan primer dan lahan gambut. Upaya-upaya ini memang tengah berlangsung untuk menurunkan emisi akibat penebangan dan penyusutan hutan.

Rincian instruksi:

  • kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: untuk mengupayakan pengurangan emisi dari hutan dan lahan gambut. Dilakukan melalui perbaikan tata kelola usulan kegiatan usaha pada hutan dan lahan gambut yang ditetapkan pada Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) melalui izin lingkungan.
  • kepada Gubernur dan Bupati/Walikota: menunda penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan PIPIB
  • pembaharuan PIPIB pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, bekerja sama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Inpres ini merupakan lanjutan dari Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011  dan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (Moratorium Hutan).

HARI INI
28 September
2018
Inpers Moratorium Sawit Terbit
Oleh Joko Widodo
26 Juli
2018
Luas Areal PIPPIB Berkurang 40.041 hektar pada Revisi XIV
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lihat Detail Perkembangan
18 Agustus
2017
Berkurangnya Luas Areal Penundaan Pemberian Izin Baru pada Revisi XII sebesar 102.524 Hektar dari Revisi XI
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lihat Detail Perkembangan
17 Juli
2017
Perpanjangan waktu perbaikan tata kelola hutan lahan primer dan gambut
Oleh Joko Widodo
Referensi perkembangan :

Lihat Detail Perkembangan
21 November
2016
Luas Areal Penundaan Pemberian Izin Baru pada Revisi XI Meningkat 1.164.316 Hektar dari Revisi X
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lihat Detail Perkembangan
20 Mei
2016
Luas Areal Penundaan Pemberian Izin Baru pada PIPPIB Revisi X Bertambah 191.706 Hektar dari Revisi IX
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20 November
2015
Cakupan Moratorium Izin Hutan Primer dan Lahan Gambut Naik Tipis Sebesar 71.099 Hektar
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian-kementerian penting tidak terlibat dalam membuat izin alih fungsi hutan yang masih terus diterbitkan; mengakibatkan kerusakan hutan dan berkurangnya luas cakupan wilayah pemberian izin baru.

  1. Tidak terlibatnya kementerian penting seperti Kementerian ESDM yang bertanggung jawab atas izin pertambangan di kawasan hutan, termasuk hutan primer; memasukkan hutan lindung dan konservasi yang sudah dilindungi undang-undang dan mengesampingkan hutan sekunder sebagai wilayah penundaan pemberian izin baru; juga berbagai pengecualian yang melemahkan tujuan penundaan pemberian izin baru—misalnya pada Inpres terbaru memberikan penambahan pengecualian moratorium terhadap lahan jagung, sagu dan kedelai untuk tujuan pembangunan nasional yang vital karena termasuk dalam program kedaulatan pangan nasional.
  2. Izin alih fungsi hutan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, pertambangan, serta proyek nasional lainnya masih terus diterbitkan; mengakibatkan berlanjutnya tekanan dan kerusakan hutan.
  3. Luas cakupan wilayah penundaan pemberian izin baru secara keseluruhan berkurang dari saat pertama kebijakan tersebut dikeluarkan. Dari PIPIB I sampai dengan PIPPIB Revisi XI wilayah penundaan pemberian izin baru berkurang lebih dari 2.701.938 hektar.
  4. Perpanjangan Inpres moratorium ini masih hanya berlaku untuk perizinan yang akan dikeluarkan, sedangkan perpanjangan izin atau penggunaan kawasan hutan dan lahan tidak dilarang selama izin sudah dikeluarkan dan/atau masih berlaku tanpa melakukan peninjauan kembali  izin konsesi.

Dibutuhkan integrasi kebijakan moratorium dengan Badan Restorasi Gambut, revisi aturan perundang-undangan, dan sinkronisasi kebijakan seputar pengelolaan lahan gambut.

  1. Mengintegrasikan kebijakan moratorium agar sejalan dengan kegiatan Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam restorasi lahan gambut. Ini diperlukan untuk memastikan apakah lahan gambut yang direstorasi berada di dalam atau di luar moratorium.
  2. Melakukan revisi aturan perundang-undangan yang masih memperbolehkan eksploitasi ekosistem gambut, serta sinkronisasi kebijakan seputar pengelolaan hutan dan lahan gambut untuk mendukung pemenuhan janji Presiden
  3. Membuat laporan capaian pelaksanaan PIPPIB selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo
  4. Menetapkan  indikator keberhasilan yang terukur dan melibatkan publik dalam pengawasan perbaikan tata kelola hutan, termasuk peninjauan kembali izin konsesi guna mencegah deforestasi maupun perusakan hutan. Dalam rangka mewujudkan tujuan moratorium, Sekretaris Kabinet dapat berperan tidak hanya sebagai pemantau, namun juga melakukan evaluasi dan konsultasi publik atas implementasi kebijakan moratorium.
Apa saja yang bisa saya lakukan?
Dukung komitmen inidengan berbagi informasi kepada teman - teman kamu
Kontak penanggung jawab lokal di daerahmu sekarang
Kamu punya cerita ?
Mari berbagi, kami tertarik untuk mendengarnya!