Kalimantan Timur | Diperbarui tanggal

Larangan Pembukaan Lahan Gambut

Siti Nurbaya
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Category
Review Izin Usaha
Status
Sedang Berjalan
Deskripsi Komitmen

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat edaran bagi pimpinan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), serta pimpinan pemegang izin usaha perkebunan.

Surat tersebut menjelaskan bahwa:

  • Tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut untuk pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan.
  • Pemerintah akan menetapkan zona lindung dan zona budidaya di kawasan gambut.
  • Terhadap lahan gambut yang telah dilakukan penanaman, pengelolaan harus menggunakan teknologi ekohidro berbasis satuan hidrologis. Teknologi ekohidro merupakan salah satu sistem pengaturan air yang diimplementasikan untuk mengatur air sesuai dengan kebutuhan dan musim.
  • Perusahaan pemegang IUPHHK-HTI/HA/RE dan pemegang izin usaha perkebunan harus melaksanaan penataan ulang atau revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pengelolaan hutan dan perkebunan.
  • Perusahaan pemegang izin sebagaimana disebutkan di atas diberi tanggung jawab untuk meningkatkan kegiatan pengamanan di areal kerja untuk mengurangi potensi kebakaran hutan dan lahan serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya.
TODAY

2018
KLHK Menerima RKU RAPP
Oleh KLHK

Lihat Detail Perkembangan

2017
Hakim Tolak Gugatan Perusahaan Sukanto Tanoto
Oleh KLHK

Lihat Detail Perkembangan

2017
Gugatan PT. RAPP kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Oleh KLHK

Lihat Detail Perkembangan

2017
KLHK Mendorong PT. RAPP untuk Memperbaiki Rencana Kerja Usaha
Oleh KLHK
Referensi perkembangan :

2017
Pemerintah Berkomitmen Menindak Tegas Perusahaan dan Bersikeras pada Keputusannya
Oleh KLHK

Lihat Detail Perkembangan

2017
44 HGU Perkebunan Sawit Telah Menyerahkan Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut
Oleh KLHK

Lihat Detail Perkembangan

2017
Revisi Rencana Kerja Usaha yang Diserahkan 99 Unit HTI Tidak Sesuai
Oleh KLHK

Lihat Detail Perkembangan

2017
Kementerian LHK Melakukan Aksi Simbolis Pencabutan Akasia di Areal Konsesi PT. RAPP
Oleh KLHK

Lihat Detail Perkembangan

2017
Kementerian LHK Menegaskan Instruksi Pencabutan Tanaman Industri di Atas Areal Gambut
Oleh KLHK

Lihat Detail Perkembangan

2016
KLHK Mengeluarkan Kebijakan Tata Cara Penanganan Areal Terbakar dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
Oleh KLHK

Lihat Detail Perkembangan
  1. Pengawasan perizinan di wilayah gambut tidak maksimal dilakukan sampai ke tingkat tapak. Diduga, ini diakibatkan fungsi kelembagaan yang tidak berjalan optimal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Berdasarkan analisis Yayasan Madani, terdapat sedikitnya:
    • 2.5 juta hektar lahan gambut yang telah dibebani izin perkebunan sawit,
    • 2,1 juta hektar Hutan Tanaman Industri (HTI)
    • 882.887 hektar Hak Pengusahaan Hutan (HPH).
    • 2.065 konsesi yang terbakar periode Agustus-Oktober tahun 2015 (Greenpeace, 2015).
  2. Infrastruktur kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, anggaran, dan dukungan Kementerian/Lembaga terkait (termasuk aparat penegak hukum) belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program dan menyukseskan komitmen yang telah dibuat.
  3. Adanya upaya pelemahan terhadap pemerintah untuk melakukan perlindungan ekosistem gambut khususnya pada area gambut yang berada di kawasan HTI melalui pembatalan Permen LHK No. 17 tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh Mahkamah Agung berdasar hasil uji materi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Wilayah Riau.
    Segelintir kelompok berkepentingan menilai bahwa Permen LHK ini akan  merugikan pelaku usaha  dan kurang lebih 250.000 pekerja di sektor HTI, dengan menimbang bahwa 60 % dari total kawasan HTI di Riau adalah lahan gambut. Berlakunya Pemen LHK No. 17/2017 mewajibkan seluruh perusahaan HTI melakukan alih fungsi lahan pada area gambut dalam (kedalaman lebih dari 3 meter) dari fungsi budi daya ke fungsi lindung. Pembatalan Permen LHK No. 17 tahun 2017 ini berdampak pada tidak berlakunya Permen LHK No. 40 tahun 2017 untuk pasal-pasal terkait penggantian lahan usaha (landswap).
  4. Adanya keberpihakan pemerintah daerah  terhadap pemanfaatan gambut di wilayah konsesi daripada perlindungan wilayah ekosistem gambut.
    Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau  yang telah disahkan pada 25 September 2017, menyebutkan bahwa hanya 21.625 hektare atau 1,3 persen lahan gambut yang akan dijadikan sebagai kawasan lindung di area tersebut. Selain itu, terdapat 1,2 juta hektare area hutan yang diusulkan untuk dikonversi menjadi area non-hutan.  Berdasarkan data Kementerian Kehutanan 2014, hutan di Riau ditetapkan seluas 1.638.249 hektar. Mayoritas kawasan ini berisi perusahaan sawit dengan status hukum yang belum dituntaskan dan konflik tanah dengan masyarakat lokal. Raperda ini berpotensi akan memutihkan perkebunan ilegal dan sebesar 1,6 juta hektare lahan gambut terancam dikonversi.  
    Selain itu, Gubernur Kalimantan Barat juga menyurati Presiden Jokowi sebagai bentuk protes atas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lahan Gambut dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 17 Tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Melalui suratnya, Gubernur Kalimantan Barat menjelaskan keberatan dengan dikeluarkan dua peraturan tersebut terutama terkait aturan pengelolaan air di wilayah HTI. Pasalnya, telah ada 43 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, khususnya hutan tanaman industri di Kalimantan Barat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah mengeluarkan izin dengan mengacu pada tata ruang kawasan hutan sesuai peruntukannya. Perusahaan-perusahaan itu juga mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurutnya hal tersebut akan berdampak pada mundurnya para investor yang berakibat pada hilangnya mata pencaharian 20 ribu warga.
    Kedua tindakan reaktif dari pemerintah daerah ini akan berdampak pada pelemahan upaya pemerintah untuk merestorasi 2 juta hektare lahan gambut yang sebagian besar berada di wilayah konsesi perkebunan dan memberi celah kepada sektor bisnis untuk tetap melakukan pengeringan dan konversi lahan gambut.
  1. Perlu dipastikan bahwa pemegang izin usaha memahami perintah KLHK, menjalankannya, dan bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di areal konsesinya. Pengawasan cermat terkait implementasi di lapangan juga diperlukan. Selain itu, penting bagi KLHK untuk mengaudit kepatuhan terhadap pelaksanaan PERMEN-LHK No. 77/2015, terkait implementasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan. Ini dibutuhkan untuk mempercepat penegakan hukum yang proporsional.
  2. Presiden perlu memastikan adanya dukungan bagi KLHK—baik secara politik, anggaran dan kebijakan, serta dukungan dari Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah terkait, termasuk aparat penegak hukum.
  3. Pemerintah perlu bersikap tegas dan memastikan bahwa pemegang konsesi mengimplementasikan upaya perlindungan gambut di kawasan konsesi. Selain itu,  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu transparan atas SK penetapan IUPHK-HT (dari mulai SK percobaan - SK penetapan) beserta dokumen luasan yang ditetapkan dalam SK tersebut, agar pihak lain yang terkait  dapat berperan untuk memantau kepatuhan perusahaan dalam  pengelolaan izin yang berdampak secara sosial dan budaya bagi masyarakat sekitar izin konsesi di dalam kawasan ekosistem gambut.
Apa saja yang bisa saya lakukan?
Dukung komitmen inidengan berbagi informasi kepada teman - teman kamu
Kontak penanggung jawab lokal di daerahmu sekarang
Kamu punya cerita ?
Mari berbagi, kami tertarik untuk mendengarnya!