Larangan Pembukaan Lahan Gambut

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.494-MENLHK-PHPL-2015 | Status: Sedang Berjalan

Siti Nurbaya

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Deskripsi komitmen

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat edaran bagi pimpinan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), serta pimpinan pemegang izin usaha perkebunan.

Surat tersebut menjelaskan bahwa:

  • Tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut untuk pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan.
  • Pemerintah akan menetapkan zona lindung dan zona budidaya di kawasan gambut.
  • Terhadap lahan gambut yang telah dilakukan penanaman, pengelolaan harus menggunakan teknologi ekohidro berbasis satuan hidrologis. Teknologi ekohidro merupakan salah satu sistem pengaturan air yang diimplementasikan untuk mengatur air sesuai dengan kebutuhan dan musim.
  • Perusahaan pemegang IUPHHK-HTI/HA/RE dan pemegang izin usaha perkebunan harus melaksanaan penataan ulang atau revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pengelolaan hutan dan perkebunan.
  • Perusahaan pemegang izin sebagaimana disebutkan di atas diberi tanggung jawab untuk meningkatkan kegiatan pengamanan di areal kerja untuk mengurangi potensi kebakaran hutan dan lahan serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya.

Perkembangan Komitmen