Nasional | Diperbarui tanggal 03 Juni 2019

Larangan Pembukaan Lahan Gambut

Siti Nurbaya
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kategori
Review Izin Usaha
Status
Sedang Berjalan
Deskripsi Komitmen

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat edaran bagi pimpinan perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE), serta pimpinan pemegang izin usaha perkebunan.

Surat tersebut menjelaskan bahwa:

  • Tidak dapat lagi dilakukan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut untuk pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan.
  • Pemerintah akan menetapkan zona lindung dan zona budidaya di kawasan gambut.
  • Terhadap lahan gambut yang telah dilakukan penanaman, pengelolaan harus menggunakan teknologi ekohidro berbasis satuan hidrologis. Teknologi ekohidro merupakan salah satu sistem pengaturan air yang diimplementasikan untuk mengatur air sesuai dengan kebutuhan dan musim.
  • Perusahaan pemegang IUPHHK-HTI/HA/RE dan pemegang izin usaha perkebunan harus melaksanaan penataan ulang atau revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pengelolaan hutan dan perkebunan.
  • Perusahaan pemegang izin sebagaimana disebutkan di atas diberi tanggung jawab untuk meningkatkan kegiatan pengamanan di areal kerja untuk mengurangi potensi kebakaran hutan dan lahan serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya.
TAMPILKAN SEMUA Deskripsi komitmen
HARI INI
03 Juni
2019
KLHK terbitkan aturan terkait kubah gambut
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan aturan terkait penentuan dan pengelolaan puncak kubah...

24 September
2018
Simpul Jaringan Indikasi Laporan Salah Uji Tanah Gambut di Wilayah PT. Rimbun Sawit Papua
Oleh Simpul Jaringan Pantau Gambut Papua

Pantau Gambut, melalui Simpul Jaringan di Papua yaitu Panah Papua, mengidentifikasi adanya pembukaan lahan gambut yang...

07 September
2018
Per Agustus, 127 Perusahaan HTI dan HGU Telah Serahkan Dokumen Pemulihan Ekosistem Gambut
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sebanyak 127 perusahaan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan sawit  pemegang hak guna usaha (HGU) telah...

09 Juli
2018
Pasca larangan, pembukaan lahan gambut masih terjadi
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Meskipun pemerintah telah menerapkan larangan pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut, beberapa laporan menunjukkan...

06 Maret
2018
KLHK setujui land swap perusahaan
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono menyebutkan 68 dari 97 perusahaan...

02 Februari
2018
KLHK sebut 125 perusahaan berkomitmen untuk restorasi hingga 2026
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sebanyak 125 perusahaan kelapa sawit dan kertas berkomitmen untuk merestorasi total 14.000 kilometer persegi lahan...

23 Januari
2018
KLHK Menerima RKU RAPP
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PT. RAPP telah mendapat persetujuan RKUPHHK-HTI periode tahun 2017-2026 sesuai SK Menteri Kehutanan No....

22 Desember
2017
Hakim Tolak Gugatan Perusahaan Sukanto Tanoto
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan tidak dapat menerima gugatan perusahaan kertas raksasa PT Riau...

27 November
2017
Gugatan PT. RAPP kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PT. RAPP menggugat pencabutan Surat Keputusan Menteri LHK soal pembatalan RKU bernomor SK.5322/MenLHK-PHPL/UPL.1/10/2017...

24 Oktober
2017
KLHK Mendorong PT. RAPP untuk Memperbaiki Rencana Kerja Usaha
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dari 99 perusahaan HTI  yang harus melakukan perbaikan Rencana Kerja Usaha (RKU), baru 12 perusahaan yang telah...

23 Oktober
2017
Pemerintah Berkomitmen Menindak Tegas Perusahaan dan Bersikeras pada Keputusannya
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyatakan bahwa sikap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan...

16 Agustus
2017
44 HGU Perkebunan Sawit Telah Menyerahkan Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hingga Agustus 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerima  rencana pemulihan ekosistem gambut...

28 Juli
2017
Revisi Rencana Kerja Usaha yang Diserahkan 99 Unit HTI Tidak Sesuai
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Mayoritas dokumen usulan revisi RKU IUPHHK-HTI yang diusulkan 99 unit IUPHHK-HTI tidak menggambarkan rencana kerja dalam...

23 Maret
2017
Kementerian LHK Melakukan Aksi Simbolis Pencabutan Akasia di Areal Konsesi PT. RAPP
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KLHK melakukan aksi simbolis pencabutan akasia  yang baru ditanam di areal pelanggaran kawasan ekologis gambut di...

09 Februari
2017
Kementerian LHK Menegaskan Instruksi Pencabutan Tanaman Industri di Atas Areal Gambut
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KLHK mencabut akasia di areal konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) Sinar Mas Forestry/APP Group di Kabupaten Ogan...

20 Januari
2016
KLHK Mengeluarkan Kebijakan Tata Cara Penanganan Areal Terbakar dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No....

Tantangan
  1. Pengawasan perizinan di wilayah gambut tidak maksimal dilakukan sampai ke tingkat tapak. Diduga, ini diakibatkan fungsi kelembagaan yang tidak berjalan optimal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Berdasarkan analisis Yayasan Madani, terdapat sedikitnya:
    • 2.5 juta hektar lahan gambut yang telah dibebani izin perkebunan sawit,
    • 2,1 juta hektar Hutan Tanaman Industri (HTI)
    • 882.887 hektar Hak Pengusahaan Hutan (HPH).
    • 2.065 konsesi yang terbakar periode Agustus-Oktober tahun 2015 (Greenpeace, 2015).
  2. Infrastruktur kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, anggaran, dan dukungan Kementerian/Lembaga terkait (termasuk aparat penegak hukum) belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program dan menyukseskan komitmen yang telah dibuat.
  3. Adanya keberpihakan pemerintah daerah  terhadap pemanfaatan gambut di wilayah konsesi daripada perlindungan wilayah ekosistem gambut.

    Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang telah disahkan pada 25 September 2017, menyebutkan bahwa hanya 21.625 hektare atau 1,3 persen lahan gambut yang akan dijadikan sebagai kawasan lindung di area tersebut. Selain itu, terdapat 1,2 juta hektare area hutan yang diusulkan untuk dikonversi menjadi area non-hutan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan 2014, hutan di Riau ditetapkan seluas 1.638.249 hektar. Mayoritas kawasan ini berisi perusahaan sawit dengan status hukum yang belum dituntaskan dan konflik tanah dengan masyarakat lokal. Raperda ini berpotensi akan memutihkan perkebunan ilegal dan sebesar 1,6 juta hektare lahan gambut terancam dikonversi.  

    Selain itu, Gubernur Kalimantan Barat juga menyurati Presiden Jokowi sebagai bentuk protes atas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lahan Gambut dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 17 Tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Melalui suratnya, Gubernur Kalimantan Barat menjelaskan keberatan dengan dikeluarkan dua peraturan tersebut terutama terkait aturan pengelolaan air di wilayah HTI. Pasalnya, telah ada 43 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, khususnya hutan tanaman industri di Kalimantan Barat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah mengeluarkan izin dengan mengacu pada tata ruang kawasan hutan sesuai peruntukannya. Perusahaan-perusahaan itu juga mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurutnya hal tersebut akan berdampak pada mundurnya para investor yang berakibat pada hilangnya mata pencaharian 20 ribu warga.

    Kedua tindakan reaktif dari pemerintah daerah ini akan berdampak pada pelemahan upaya pemerintah untuk merestorasi 2 juta hektare lahan gambut yang sebagian besar berada di wilayah konsesi perkebunan dan memberi celah kepada sektor bisnis untuk tetap melakukan pengeringan dan konversi lahan gambut.

  4. Pada tanggal 2 Oktober 2017, MA mengeluarkan putusan No. P.49P/HUM/2017 yang mengabulkan tuntutan para pihak dan mencabut pasal terkait kebijakan land swap dalam Permen LHK No. P.17/2017, yaitu Pasal 8G. Pembatalan pasal tersebut tidak meniadakan kebijakan land swap dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lahan gambut di Indonesia karena ketentuan mengenai land swap tersebut juga diatur dalam peraturan lain, yaitu Permen LHK P.40/2017. Pembatalan pasal dalam Permen LHK No. P.17/2017 oleh MA tidak serta-merta mencabut ketentuan land swap dalam Permen LHK P.40/2017. Dengan demikian, kebijakan land swap masih dapat dilaksanakan meskipun dapat menimbulkan berbagai persoalan.

    Beberapa isu terkait pengaturan land swap dalam Permen LHK P.40/2017 meliputi:

    1. Kurang jelasnya kriteria dan prosedur penilaian dalam penetapan areal lahan pengganti
      Permen LHK P.40/2017 telah mengatur mekanisme verifikasi teknis dan pengkajian areal lahan pengganti, termasuk kelayakan aspek sosial dan lingkungan. Namun, Permen LHK P.40/2017 tidak mengatur lebih rinci mekanisme verifikasi dan kriteria lahan pengganti, seperti klasifikasi tanah, status dan fungsi lahan, serta batas luas areal. Kurang jelasnya peraturan mengenai standar dan prosedur penetapan areal lahan pengganti tersebut memberikan diskresi yang besar bagi Tim Penilaian dan Monitoring sebagai pelaksana verifikasi teknis. Diskresi ini berisiko terjadinya penentuan areal lahan pengganti yang tidak tepat atau pun penyalahgunaan kewenangan. 

    2. Lemahnya mekanisme pengendalian dampak lingkungan dalam penetapan areal lahan Pengganti
      Permen LHK P.40 mengatur verifikasi aspek sosial dan lingkungan hidup dengan hanya merujuk pada dokumen UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Dokumen ini merupakan instrumen sederhana untuk pengelolaan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha yang tidak berdampak penting bagi lingkungan dan tidak wajib melakukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Padahal merujuk pada Pasal 2 ayat (2) (b) Permenhut P.21 tahun 2014 jo. Permen LH No. 5 Tahun 2012, kawasan hutan yang ditumpangi IUPHHK-HT dengan luasan lebih atau sama dengan 5.000 Ha merupakan kegiatan usaha wajib AMDAL.Perbedaan ketentuan ini tidak hanya memuat ketidakpastian hukum tetapi juga melemahkan pengendalian dampak lingkungan dalam implementasi land swap sehingga berisiko mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

    3. Belum adanya mekanisme keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat
      Keterbukaan Informasi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan land swap belum diatur dalam Permen LHK P.40. Keputusan terkait pengajuan lahan pengganti sepenuhnya merupakan wewenang Menteri LHK dibantu oleh Tim Penilai dan Monitoring. Keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemberian lahan pengganti ini sangat penting untuk akuntabilitas dan mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang berdampak pada kepastian hukum bagi pemegang IUPHHK-HT dan masyarakat, seperti tumpang tindih lahan, konflik sosial, dan konflik lingkungan.

    4. Tidak harmonisnya peraturan perundangan terkait kebijakan land swap dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penetapan kawasan hutan 
      Pasal 12 PP No.71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, menyebutkan bahwa ekosistem gambut yang telah ditetapkan sebagai fungsi lindung atau budidaya juga digunakan dalam penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya. Sebagai peraturan pelaksana dari PP ini, Permen LHK P.40 mengadopsi bahwa dalam hal identifikasi analisis areal IUPHHK-HTI terdapat kawasan hutan dengan fungsi Ekosistem Gambut, maka pemegang IUPHHK-HTI wajib melakukan penyesuaian tata ruang IUPHHK-HTI. 

      Ketentuan ini kemudian berbeda dengan UU Kehutanan 1999 yang menyatakan pengukuhan kawasan hutan harus memperhatikan tata ruang dan PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan diintegrasikan dalam perubahan RTRW dan dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan perubahan RTRW.  Perbedaan ini menimbulkan kerancuan saat terjadi perubahan fungsi, yaitu apakah rezim tata ruang yang harus menyesuaikan atau rezim lingkungan yang harus diintegrasikan dengan penyesuaian tata ruang.

 

TAMPILKAN SEMUA tantangan
Rekomendasi Solusi
  1. Pengawasan perizinan di wilayah gambut tidak maksimal dilakukan sampai ke tingkat tapak. Diduga, ini diakibatkan fungsi kelembagaan yang tidak berjalan optimal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Berdasarkan analisis Yayasan Madani, terdapat sedikitnya:
    • 2.5 juta hektar lahan gambut yang telah dibebani izin perkebunan sawit,
    • 2,1 juta hektar Hutan Tanaman Industri (HTI)
    • 882.887 hektar Hak Pengusahaan Hutan (HPH).
    • 2.065 konsesi yang terbakar periode Agustus-Oktober tahun 2015 (Greenpeace, 2015).
  2. Infrastruktur kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, anggaran, dan dukungan Kementerian/Lembaga terkait (termasuk aparat penegak hukum) belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program dan menyukseskan komitmen yang telah dibuat.
  3. Adanya keberpihakan pemerintah daerah  terhadap pemanfaatan gambut di wilayah konsesi daripada perlindungan wilayah ekosistem gambut.

    Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang telah disahkan pada 25 September 2017, menyebutkan bahwa hanya 21.625 hektare atau 1,3 persen lahan gambut yang akan dijadikan sebagai kawasan lindung di area tersebut. Selain itu, terdapat 1,2 juta hektare area hutan yang diusulkan untuk dikonversi menjadi area non-hutan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan 2014, hutan di Riau ditetapkan seluas 1.638.249 hektar. Mayoritas kawasan ini berisi perusahaan sawit dengan status hukum yang belum dituntaskan dan konflik tanah dengan masyarakat lokal. Raperda ini berpotensi akan memutihkan perkebunan ilegal dan sebesar 1,6 juta hektare lahan gambut terancam dikonversi.  

    Selain itu, Gubernur Kalimantan Barat juga menyurati Presiden Jokowi sebagai bentuk protes atas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lahan Gambut dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 17 Tahun 2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Melalui suratnya, Gubernur Kalimantan Barat menjelaskan keberatan dengan dikeluarkan dua peraturan tersebut terutama terkait aturan pengelolaan air di wilayah HTI. Pasalnya, telah ada 43 perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, khususnya hutan tanaman industri di Kalimantan Barat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah mengeluarkan izin dengan mengacu pada tata ruang kawasan hutan sesuai peruntukannya. Perusahaan-perusahaan itu juga mendapatkan persetujuan kelayakan lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurutnya hal tersebut akan berdampak pada mundurnya para investor yang berakibat pada hilangnya mata pencaharian 20 ribu warga.

    Kedua tindakan reaktif dari pemerintah daerah ini akan berdampak pada pelemahan upaya pemerintah untuk merestorasi 2 juta hektare lahan gambut yang sebagian besar berada di wilayah konsesi perkebunan dan memberi celah kepada sektor bisnis untuk tetap melakukan pengeringan dan konversi lahan gambut.

  4. Pada tanggal 2 Oktober 2017, MA mengeluarkan putusan No. P.49P/HUM/2017 yang mengabulkan tuntutan para pihak dan mencabut pasal terkait kebijakan land swap dalam Permen LHK No. P.17/2017, yaitu Pasal 8G. Pembatalan pasal tersebut tidak meniadakan kebijakan land swap dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lahan gambut di Indonesia karena ketentuan mengenai land swap tersebut juga diatur dalam peraturan lain, yaitu Permen LHK P.40/2017. Pembatalan pasal dalam Permen LHK No. P.17/2017 oleh MA tidak serta-merta mencabut ketentuan land swap dalam Permen LHK P.40/2017. Dengan demikian, kebijakan land swap masih dapat dilaksanakan meskipun dapat menimbulkan berbagai persoalan.

    Beberapa isu terkait pengaturan land swap dalam Permen LHK P.40/2017 meliputi:

    1. Kurang jelasnya kriteria dan prosedur penilaian dalam penetapan areal lahan pengganti
      Permen LHK P.40/2017 telah mengatur mekanisme verifikasi teknis dan pengkajian areal lahan pengganti, termasuk kelayakan aspek sosial dan lingkungan. Namun, Permen LHK P.40/2017 tidak mengatur lebih rinci mekanisme verifikasi dan kriteria lahan pengganti, seperti klasifikasi tanah, status dan fungsi lahan, serta batas luas areal. Kurang jelasnya peraturan mengenai standar dan prosedur penetapan areal lahan pengganti tersebut memberikan diskresi yang besar bagi Tim Penilaian dan Monitoring sebagai pelaksana verifikasi teknis. Diskresi ini berisiko terjadinya penentuan areal lahan pengganti yang tidak tepat atau pun penyalahgunaan kewenangan. 

    2. Lemahnya mekanisme pengendalian dampak lingkungan dalam penetapan areal lahan Pengganti
      Permen LHK P.40 mengatur verifikasi aspek sosial dan lingkungan hidup dengan hanya merujuk pada dokumen UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Dokumen ini merupakan instrumen sederhana untuk pengelolaan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha yang tidak berdampak penting bagi lingkungan dan tidak wajib melakukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Padahal merujuk pada Pasal 2 ayat (2) (b) Permenhut P.21 tahun 2014 jo. Permen LH No. 5 Tahun 2012, kawasan hutan yang ditumpangi IUPHHK-HT dengan luasan lebih atau sama dengan 5.000 Ha merupakan kegiatan usaha wajib AMDAL.Perbedaan ketentuan ini tidak hanya memuat ketidakpastian hukum tetapi juga melemahkan pengendalian dampak lingkungan dalam implementasi land swap sehingga berisiko mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

    3. Belum adanya mekanisme keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat
      Keterbukaan Informasi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan land swap belum diatur dalam Permen LHK P.40. Keputusan terkait pengajuan lahan pengganti sepenuhnya merupakan wewenang Menteri LHK dibantu oleh Tim Penilai dan Monitoring. Keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemberian lahan pengganti ini sangat penting untuk akuntabilitas dan mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan yang berdampak pada kepastian hukum bagi pemegang IUPHHK-HT dan masyarakat, seperti tumpang tindih lahan, konflik sosial, dan konflik lingkungan.

    4. Tidak harmonisnya peraturan perundangan terkait kebijakan land swap dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penetapan kawasan hutan 
      Pasal 12 PP No.71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, menyebutkan bahwa ekosistem gambut yang telah ditetapkan sebagai fungsi lindung atau budidaya juga digunakan dalam penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya. Sebagai peraturan pelaksana dari PP ini, Permen LHK P.40 mengadopsi bahwa dalam hal identifikasi analisis areal IUPHHK-HTI terdapat kawasan hutan dengan fungsi Ekosistem Gambut, maka pemegang IUPHHK-HTI wajib melakukan penyesuaian tata ruang IUPHHK-HTI. 

      Ketentuan ini kemudian berbeda dengan UU Kehutanan 1999 yang menyatakan pengukuhan kawasan hutan harus memperhatikan tata ruang dan PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan diintegrasikan dalam perubahan RTRW dan dapat dilaksanakan sebelum ditetapkan perubahan RTRW.  Perbedaan ini menimbulkan kerancuan saat terjadi perubahan fungsi, yaitu apakah rezim tata ruang yang harus menyesuaikan atau rezim lingkungan yang harus diintegrasikan dengan penyesuaian tata ruang.

 

TAMPILKAN SEMUA solusi