Riau | Diperbarui tanggal

Larangan Pembukaan Baru atau Eksploitasi Lahan Gambut untuk Usaha Kehutanan dan Perkebunan

Sofyan Djalil
Menteri Agraria dan Tata Ruang
Category
Review Izin Usaha
Status
Sedang Berjalan
Deskripsi Komitmen

Pada tanggal 28 September 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat edaran No. 4252/14.3/IX/2016 tentang Larangan Pembukaan Baru atau Eksploitasi Lahan Gambut untuk Usaha Kehutanan dan Perkebunan. Surat ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari hasil rapat kabinet terbatas tanggal 4 November 2015 dan surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.193/MENLHK/PPKL./SET.1/4/2016 tanggal 4 April 2016. Surat tersebut ditujukkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan. Surat tersebut menjelaskan bahwa:

  1. Penetapan kebijakan pemerintah mengenai larangan pembukaan lahan baru atau eksploitasi lahan gambut untuk pembangunan usaha kehutanan dan perkebunan.
  2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak mengeluarkan lagi izin baru di lahan gambut bagi keperluan apapun, kecuali untuk kepentingan publik yang dikendalikan oleh pemerintah.
TODAY

2017
Kementerian Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Mengadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Lahan Gambut Pada Lokasi Permohonan Hak Guna Usaha
Oleh Sofyan Djalil
  1. Tidak ditemukan tindak lanjut komitmen. Setelah Rapat Koordinasi Kementerian ATR/BPN tanggal 10 November 2016, tidak ditemukan informasi lain terkait tindak lanjut dari Surat Edaran mengenai larangan pembukaan atau eksploitasi lahan gambut, maupun yang terkait dengan hasil rapat koordinasi Kementerian ATR/BPN yang melibatkan BRG dan GAPKI.
  2. Kurangnya kesadaran pemimpin daerah (Gubernur/ Bupati) akan manfaat ekonomis, ekologis, dan sosial dari perlindungan dan restorasi lahan gambut.
  3. Tidak adanya kesamaan visi antar kementerian dan pemerintah daerah dalam isu perlindungan gambut.  Sumber: Tempo, 2017

Membuat mekanisme pengawasan yang turut melibatkan partisipasi publik. Untuk memastikan implementasi komitmen larangan pembukaan lahan dilakukan tepat sasaran, maka perlu dibuat mekanisme pengawasan yang turut melibatkan partisipasi publik. Sehingga informasi atau perkembangan implementasi komitmen tidak hanya diketahui secara internal oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)  

Apa saja yang bisa saya lakukan?
Dukung komitmen inidengan berbagi informasi kepada teman - teman kamu
Kontak penanggung jawab lokal di daerahmu sekarang
Kamu punya cerita ?
Mari berbagi, kami tertarik untuk mendengarnya!