10 November 2016 | Nasional

Kementerian Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Mengadakan Rapat Koordinasi Pembahasan Lahan Gambut Pada Lokasi Permohonan Hak Guna Usaha

Oleh Sofyan Djalil

Kementerian Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melakukan rapat koordinasi untuk membahas lahan gambut pada lokasi permohonan hak guna usaha.  Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, perwakilan Badan Restorasi Gambut,dan perwakilan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Kesepakatan hasil rapat koordinasi ini hanya berlaku untuk permohonan  Hak Guna Usaha yang di dalamnya terdapat lahan gambut dan sudah dalam  proses Penerbitan Surat Keputusan Hak Guna Usaha dan perizinannya terbit sebelum Perpres Nomor 1 Tahun 2016.

Terdapat lima poin utama yang dihasilkan dari rapat koordinasi tersebut, antara lain:

  1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Badan Restorasi Gambut (BRG) akan melakukan verifikasi permohonan terhadap Peta Indikatif Prioritas Restorasi sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor SK 05/BRG/KPTS/2016 tentang Penetapan Peta lndikatif Restorasi
  2. Terdapat syarat dan kewajiban untuk mendapatkan Surat Keputusan Hak Guna Usaha bagi permohonan HGU di dalam dan luar tujuh provinsi prioritas restorasi, yaitu:
    • Pemegang HGU wajib memelihara dan mempertahankan lahan gambut yang   berada di area HGU yang masuk dalam kriteria perlindungan sesuai peraturan yang berlaku
    • Melakukan restorasi  pada lahan yang terdegradasi
    • Kewajiban tersebut dicantumkan dalam sertifikat HGU
    • Melaporkan semua kegiatan pemeliharaan dan perlindungan dan/atau restorasi setiap 6 bulan kepada Badan Restorasi Gambut (BRG), dengan tembusan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
  3. Rapat koordinasi ini menyepakati untuk menambah Badan Restorasi Gambut (BRG) daerah atau instansi yang menangani perlindungan gambut dalam pemeriksaan permohonan Hak Guna Usaha baru ke dalam susunan panitia B (istilah internal panitia pemeriksaan tanah Badan Pertanahan Nasional yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian  berkas permohonan, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha).
  4. Apabila dalam pemeriksaan areal Hak Guna Usaha  yang dimohonkan berada dalam lahan gambut maka akan dilakukan verifikasi kembali oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Badan Restorasi Gambut (BRG).
  5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Badan Gambut menyepakati menggunakan peta acuan lahan gambut yang sama dan dijadikan sebagai acuan dalam proses perizinan di lahan gambut